Isu Pungutan Sekolah Mencuat, Disdik Jabar Hentikan Rapat Komite di Semua SMA SMK negeri

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat meminta rapat komite dihentikan menyusul adanya isu pungutan sekolah

Tribunjabar.id/Fauzi Noviandi
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi menginstruksikan kepada seluruh SMA, SMK, SLB Negeri di Jawa Barat untuk segera menghentikan semua kegiatan rapat komite.

Hal ini menindaklanjuti isu mengenai pungutan dari sekolah yang kian mencuat.

Dedi mengatakan instruksi tersebut telah disampaikan Dedi Supandi kepada seluruh Kepala Cabang Dinas (KCD) untuk diteruskan kepada setiap Kepala Sekolah pada Selasa 13 Oktober 2022.

Penghentian rapat komite ini juga untuk memberikan waktu agar sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Komite Sekolah kembali dilakukan semaksimal mungkin agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang rapat komite.

Baca juga: Disdik Jabar Minta Hentikan Rapat Komite di SMA, SMK, dan SLB, Bukan Sekadar Minta Sumbangan ke Ortu

"Saya menginstruksikan kepada semua KCD agar menyampaikan kepada setiap kepala sekolah untuk menghentikan dulu kegiatan rapat komite sampai betul-betul dapat memahami," ujar Dedi Supandi, Rabu (14/9/2022).

Dengan memaksimalkan sosialisasi, Dedi mengatakan seluruh unsur pendidikan, baik KCD, kepala sekolah, komite sekolah, hingga orang tua peserta didik baru, dapat memahami betul maksud, tujuan, serta aturan dalam rapat komite.

Dedi mengatakan Pergub tentang Komite Sekolah bukan sekadar payung hukum untuk meminta sumbangan dan bantuan kepada orang tua siswa.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat, Dedi Supandi, saat ditemui di Kantor Disdik Jabar, Rabu (10/2/2021).
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat, Dedi Supandi, saat ditemui di Kantor Disdik Jabar, Rabu (10/2/2021). (Tribun Jabar/Cipta Permana)

Melainkan harus menjadi landasan untuk mewadahi partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pelayanan pendidikan di sekolah.

Dedi mengatakan anggota Komite Sekolah diharapkan mayoritas berasal dari orang tua siswa aktif dengan melibatkan pula tokoh masyarakat dan pakar yang peduli terhadap keberlangsungan pendidikan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan integritas ekosistem pendidikan di sekolah.

Baca juga: Fortusis Sebut Setiap Tahun Selalu ada Kepsek Bandel Lakukan Pungutan Liar, Data Sudah di Satgas 

Dedi mengatakan pengurus dan anggota Komite Sekolah harus mengacu pada Pergub, khususnya dalam Bab II, yang menyebutkan penggalangan dana maupun sumber daya pendidikan lainnya bertujuan mendukung terlaksananya program peningkatan akses dan mutu pendidikan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved