Prihatin Maraknya Pungutan di Sekolah, Aliansi Masyarakat Datangi DPRD Jabar, Komite Sekolah Disebut

Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Jabar, Forum Aksi Guru Indonesia Jabar, dan Gerakan Masyarakat Pemantau Pendidikan menggelar aksi di DPRD Jabar

TRIBUNJABAR.ID/MUHAMAD NANDRI PRILATAMA
Sejumlah aliansi masyarakat, seperti Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Jabar, Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Jabar, dan Gerakan Masyarakat Pemantau Pendidikan untuk Reformasi (GEMPPUR) menggelar aksi di depan Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kamis (22/9/2022). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sejumlah aliansi masyarakat seperti Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Jabar, Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Jabar, dan Gerakan Masyarakat Pemantau Pendidikan untuk Reformasi (GEMPPUR) menggelar aksi di depan Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kamis (22/9/2022).

Aksi yang digelar itu menyusul maraknya isu pungutan atau sumbangan berbau pungutan yang mengakibatkan mahalnya biaya sekolah pada jenjang SMA/SMK Negeri di Jabar.

Koordinator GEMPPUR, Iwan Hermawan meminta DPRD merevisi atau mencabut Pergub nomor 44 tahun 2022 tentang komite sekolah pada sekolah menengah atas negeri, sekolah menengah kejuruan negeri, dan sekolah luar biasa negeri.

Khususnya Pasal 15 dan Pasal 6 tentang masa jabatan keanggotaan komite sekolah dan ayat yang diskriminatif membebaskan orang tua dari kalangan masyarakat keluarga tidak mampu mengikuti musyawarah orang tua siswa.

Baca juga: Isu Pungutan di Sekolah Mencuat, Disdik Jabar Tegas, Minta Kegiatan Rapat Komite Dihentikan

"Tuntutan kedua, pendanaan pendidikan dibuat dalam Pergub terpisah sehingga dapat mengatur komite dan manjemen sekokah sekaligus. Pergub 44 tahun 2022 hanya mengatur komite sekolah. Lalu, batasi masa jabatan ketua komite sekolah disesuaikan dengan amanat Permendiknas 75 tahun 2016 dan Pergub 44 tahun 2022 yang mengutamakan orang tua yang anaknya terdaftar sebagai Peserta Didik di sekolah yang bersangkutan," katanya.

Tuntutan terakhir, memberikan sanksi kepala sekolah/wakil kepala sekolah dan guru yang terbukti melanggar peraturan dan perundangan dalam pelaksanaan PPDB tahun 2022.

"Tadi hasil audiensi kami dengan Komisi V dengan DPRD Jabar yang dihadiri pula oleh Ombudsman, Inspektorat, Saber Pungli, Dewan Pendidikan Jabar, dan Disdik Jabar intinya sepakat Pergub direvisi, khususnya pasal-pasal yang menyangkut pelestarian jabatan komite sekolah dan menyangkut iuran walau beragam," katanya.

Baca juga: Disdik Jabar Minta Hentikan Rapat Komite di SMA, SMK, dan SLB, Bukan Sekadar Minta Sumbangan ke Ortu

Selain itu, peserta audiens sepakat pula sebelum nanti Pergub disahkan terlebih dahulu melakukan uji publik. (*)

Sumber: Tribun Jabar
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved