Harga BBM Naik Tarif Angkot di KBB Naik 30 Persen Meski SK Bupati Belum Ada Tapi Diketahui Dishub

Tarif angkot di Kabupaten Bandung Barat dipastikan sudah naik, meskipun tanpa SK Bupati yang tidak kunjung turun karena Hengky Kurniawan masih Plt

Penulis: Hilman Kamaludin | Editor: Darajat Arianto
Tribun Jabar/Deanza Falevi
FOTO ILUSTRASI angkot sedang mengisi BBM. Tarif angkot di Kabupaten Bandung Barat (KBB) dipastikan sudah naik, meskipun tanpa surat keputusan (SK) Bupati Bandung Barat yang tidak kunjung turun karena Hengky Kurniawan masih berstatus pelaksana tugas (Plt). Kenaikan ini sesuai dengan kesepakan awal antara Organda KBB bersama Dinas Perhubungan KBB. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Tarif angkot di Kabupaten Bandung Barat (KBB) dipastikan sudah naik, meskipun tanpa surat keputusan (SK) Bupati Bandung Barat yang tidak kunjung turun karena Hengky Kurniawan masih berstatus pelaksana tugas (Plt).

Kenaikan tarif angkot setelah harga BBM naik itu sesuai dengan kesepakan awal antara Organda KBB bersama Dinas Perhubungan KBB yakni sebesar 30 persen untuk semua trayek yang ada di wilayah Bandung Barat.

Bendahara Organda KBB, Iwan Setiawan mengatakan, kenaikan tarif angkot sebesar 30 persen tanpa SK bupati tersebut sudah diterapkan untuk menghindari gejolak di lapangan, terlebih sudah ada kesepakan tertulis dengan Dinas Perhubungan KBB.

"Kenaikan tarifnya sudah berjalan, karena bupatinya kan masih Plt, jadi tidak bisa mendatangani SK. Tapi ini sudah ada kesepakan, sudah oke dan sudah enggak ada masalah," ujarnya saat dihubungi, Minggu (25/9/2022).

Berdasarkan data Organda KBB, tarif yang sudah naik itu di antaranya trayek Padalarang-Cikalongwetan- Cipeundeuy yang awalnya Rp 14.500 menjadi Rp 16.300, Padalarang-Gunung Bentang dari Rp 5.000 menjadi Rp 7.000.

Kemudian trayek angkot Cililin-Sindangkerta-Gunung Halu yang awalnya hanya Rp 15 ribu menjadi Rp 18.200, Padalarang-Parongpong yang awalnya Rp 7.500 menjadi Rp 9.500, dan Lembang-Maribaya-Cibodas yang Rp 6.000 menjadi Rp 7.800.

Baca juga: FAKTA-fakta Perempuan Serang Penumpang Angkot di Tanjungsari Sumedang, Ibu Hamil Meninggal

"Memang kenaikan tarif angkot tanpa SK bupati ini tidak ada kekuatan secara hukum. Tapi yang terpenting tidak ada gejolak, karena kalau kami tidak menaikan tarif itu pasti akan ada gejolak," kata Iwan.

Terkait kenaikan tarif angkot ini, pihaknya juga sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan memantau kondisi di lapangan.

Sejauh ini, Organda memastikan tidak sampai ada gejolak meskipun tarif angkot sudah naik.

"Kami berharap dan menginginkan tidak ada gejolak apapun dengan kenaikan tarif angkot ini. Alhamdulillah sampai saat ini kondusif-kondusif saja," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan KBB, Lukmanul Hakim mengatakan, meski SK bupati belum turun, para pengusaha angkutan sudah melakukan penyesuaian tarif karena pengeluaran mereka jadi membengkak setelah harga BBM ini mengalami kenaikan.

"Kelihatannya di lapangan, mereka sudah menyesuaikan (tarif). Tapi, sepanjang masyarakat tidak keberatan ya gak ada masalah meskipun SK belum turun," ujar Lukmanul Hakim.

Baca juga: Dampak Kenaikan BBM, Tarif Angkot di Subang Naik 25 Persen, Ongkos Pelajar Naik Rp 1.000

Terkait adanya penyesuaian tarif tanpa SK tersebut, pihaknya memastikan bahwa Dinas Perhubungan tidak memberikan dorongan, tetapi hal itu merupakan inisiatif dari para pengusaha angkutan.

"Mungkin mereka juga sudah menghitung karena rugi kalau tidak ada penyesuaian tarif. Tapi itu insiatif mereka sendiri dan berdasarkan sepengetahuan dari organda," katanya. (*)

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved