Kenaikan Tarif Angkot di KBB Setelah Harga BBM Naik Terganjal SK Bupati, Ini Masalahnya

Penerapan kenaikan tarif angkot sebesar 30 persen di Kabupaten Bandung Barat (KBB) hingga kini belum bisa dijalankan secara resmi karena terganjal SK.

Penulis: Hilman Kamaludin | Editor: Giri
Tribun Jabar/Ahya Nurdin
ILUSTRASI - Penerapan kenaikan tarif angkot sebesar 30 persen di Kabupaten Bandung Barat (KBB) hingga kini belum bisa dijalankan secara resmi karena terganjal surat keputusan (SK) bupati. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Penerapan kenaikan tarif angkot sebesar 30 persen di Kabupaten Bandung Barat (KBB) hingga kini belum bisa dijalankan secara resmi karena terganjal surat keputusan (SK) bupati.

Padahal, kenaikan tarif angkot tersebut telah disepakati oleh Organda dan Dinas Perhubungan KBB setelah harga BBM bersubsidi naik.

Jika tarif angkot tidak dinaikkan, maka memberatkan pengusaha angkutan dan sopir angkot.

Kepala Dinas Perhubungan KBB, Lukmanul Hakim, mengatakan, terkait usulan kenaikan tarif angkot tersebut sudah diajukan ke Pelaksana Tugas Bupati Bandung Barat dan ditembuskan ke Sekda dan Bagian Hukum Pemda Bandung Barat untuk dibuatkan SK bupati.

"Tapi kenaikan tarif itu terganjal oleh SK bupati karena kan beliau (Hengky Kurniawan) statusnya masih plt. Kalau misalnya sudah definitif bisa langsung (keluar SK)," ujar Lukman saat dihubungi, Jumat (16/9/2022).

Baca juga: Kisah Sopir Angkot Jujur yang Tolak Uang Jutaan Rupiah Demi Jaga Kepercayaan Pelanggan

Untuk itu, kata dia, kenaikan tarif angkot ini harus ada evaluasi dan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sehingga hal ini akan ditindaklanjuti oleh Bagian Hukum Pemda KBB.

"Nanti yang akan memprosesnya dari Bagian Hukum, termasuk berkoordinasi dengan Biro Hukum Kemendagri. Kalau kita hanya menyampaikan usulan soal kenaikan tarif angkutan itu," kata Lukmanul Hakim.

Terkait kendala ini, pihaknya sudah menyampaikan ke pihak Organda maupun para pengusaha angkutan di Bandung Barat.

Mereka memahami dan tidak ada desakan untuk segera menerapkan kenaikan tarif.

Baca juga: Ditemukan di TikTok, TKW KBB yang Hilang Kontak 13 Tahun Bisa Video Call dengan Suami dan 6 Anak

Sambil menunggu SK bupati itu turun, kata dia, para pengusaha angkutan di KBB sudah melakukan penyesuaian tarif karena pengeluaran mereka jadi membengkak setelah harga BBM ini mengalami kenaikan.

"Kelihatannya di lapangan, mereka sudah menyesuaikan (tarif). Tapi, sepanjang masyarakat tidak keberatan ya enggak ada masalah meskipun SK belum turun," ucapnya.

Terkait adanya penyesuaian tarif tanpa SK tersebut, pihaknya memastikan bahwa Dinas Perhubungan tidak memberikan dorongan, tetapi hal itu merupakan inisiatif dari para pengusaha angkutan.

"Mungkin mereka juga sudah menghitung karena rugi kalau tidak ada penyesuaian tarif. Tapi itu insiatif mereka sendiri dan berdasarkan sepengetahuan dari Organda," ujar Lukmanul. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved