Keberadaan Hacker Bjorka Terendus, Identitasnya Terungkap, Dianggap Belum Punya Keahlian Khusus

Hacker Bjorka membuat Indonesia heboh dalam beberapa hari terakhir ini.

Editor: taufik ismail
ist/tribunnews
Hacker dengan inisial Bjorka menjual data pendaftaran SIM card telepon seluler Indonesia. Pemerintah mengaku sudah mengetahui sosok Bjorka dan di mana dia berada. 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan tim gabungan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri telah berhasil mengidentifikasi siapa hacker Bjorka itu sesungguhnya.

Mahfud menyampaikan hal itu usai rapat bersama Kepala BIN Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala BSSN Hinsa Siburian, dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (14/9/2022).

Mahfud juga mengatakan, pemerintah telah mengetahui posisi Bjorka.

Meski demikian, ujar Mahfud, BIN dan Polri masih belum bisa mengumumkan identitas Bjorka ke publik.

“Kami terus menyelidiki karena sampai sekarang ini memang gambaran pelakunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh BIN dan Polri, tetapi belum bisa diumumkan,” kata Mahfud.

Mahmud juga mengatakan, BIN dan Polri menggunakan alat khusus untuk melacak keberadaan hacker Bjorka.

“Gambaran siapa dan di mananya itu kita sudah punya alat untuk melacak itu semua,” kata Mahfud.

Menurut Mahfud, dalam rapat pagi itu juga terungkap tentang tingkat kemampuan Bjorka yang dianggap belum mempunyai keahlian khusus.

“Kalau dari hasil kesimpulan tadi, apa yang disebut Bjorka ini sebenarnya tidak punya keahlian atau kemampuan membobol (sistem) yang sungguh-sungguh,” kata Mahfud.

Serangan Bjorka, ujar Mahfud, pada dasarnya hanya menyasar data-data yang sifatnya umum, misal terkait dokumen surat menyurat. 

Meski demikian, kata Mahfud, serangan ini secara tidak langsung mengingatkan pemerintah untuk hati-hati terhadap sistem keamanan siber. 

Komisi I DPR RI Fadli Zon mengatakan, pemerintah bagaimana pun harus bertanggung jawab atas sejumlah kejadian kebocoran data ini.

Menurutnya, apabila tak diantisipasi akan semakin menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terkait perlindungan data pribadi.

"Negara kita dalam konteks dunia siber ini seperti tera incognito, seperti tak bertuan mudah sekali diretas, mudah sekali dibobol, diintervensi. Ini menurut saya persoalan sangat serius karena menyangkut masalah harga diri juga," kata Fadli. 

Fadli juga heran bahwa ada perorangan atau kelompok tak berinstitusi seperti Bjorka bisa meretas data pribadi pejabat negara dengan sangat mudah.

Sebab itu, ia menekankan pemerintah khususnya Kemenkominfo harus evaluasi.

"Harusnya institusi seperti Kominfo dan BSSN yang bertanggung jawab. Itu kan mempermalukan. Masa satu atau beberapa hacker bisa mempermalukan institusi negara atau orang penting dalam institusi? Harus ada evaluasi total dan juga mungkin presiden harus mengambil langkah intervensi," ungkapnya.

"Ironisnya netizen kita mayoritas dukung. Ini something wrong. Berarti harus ada evaluasi kenapa bisa data kita diperdagangkan, diretas, diperjualbelikan, diumbar di dunia maya," kata Fadli.

Ia pun mengakui bahwa RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang akan disahkan di DPR bisa menjadi salah satu antisipasi kebocoran data.

Namun menurutnya pemerintah seharusnya bisa mengatasi persoalan hacker seperti Bjorka tanpa adanya RUU PDP.

"Ya sistem [dikuatkan]. Kalau dulu perang fisik sekarang cyber war, harusnya ada persiapan, masa berlalu gitu aja? Harus ada yang dimintai pertanggungjawaban," terangnya.(tribun network/kompas.com/den/dod)

Baca juga: Heboh Hacker Bjorka Ada di Cirebon, Namanya Said, Ia Kaget, Saya Hanya Video Editor Biasa

Sumber: Tribun Jabar
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved