Wali Kota Bekasi Nonaktif Jalani Sidang Tuntutan yang Didakwa Terima Rp 10 Miliar dan Minta Setoran

Wali Kota Bekasi Nonaktif Rahmat Effendi menjalani sidang tuntutan, Rabu (14/9). Ia didakwa menerima uang Rp 10 miliar dan meminta setoran ke PNS

Penulis: Nazmi Abdurrahman | Editor: Darajat Arianto
Tribun Jabar/Nazmi Abdurrahman
Wali Kota Bekasi Nonaktif Rahmat Effendi menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (14/9/2022). Ia didakwa menerima uang Rp 10 miliar dan meminta setoran dari PNS di Pemkot Bekasi. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Wali Kota Bekasi Nonaktif Rahmat Effendi menjalani sidang tuntutan, Rabu (14/9/2022) ini.

Sidang dengan agenda tuntutan ini digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (14/9/2022).

Terdakwa Rahmat Effendi mendengarkan tuntutan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara virtual. Hingga saat ini, JPU KPK masih membacakan tuntutannya.

Dalam perkara ini, Rahmat Effendi didakwa menerima uang hingga Rp 10 miliar serta meminta setoran kepada sejumlah PNS di lingkungan Pemkot Bekasi hingga total Rp. 7,1 miliar lebih.

Tak hanya itu, KPK juga turut menjerat Rahmat Effendi alias Pepen sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Terdakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang dengan jumlah keseluruhan Rp 10.450.000.000," ujar JPU KPK, saat membacakan dakwaan.

Baca juga: Wali Kota Bekasi Nonaktif Rahmat Effendi Didakwa Terima Suap dan Pungli dari ASN, Nilainya Fantastis

Duit yang diterima Rahmat Effendi itu didapat dari Lai Bui Min sebesar Rp. 4,1 miliar, Makhfud Rp. 3 miliar dan Suryadi Mulya sebesar Rp. 3,3 miliar lebih.

"Padahal patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya," katanya.

Rahmat Effendi bersekongkol dengan Jumhana Luthfi Amin mengurus agar Pemkot Bekasi membeli lahan Lai Bui Min di Jalan Bambu Kuning Selatan, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi seluas 14.392 meter persegi.

"(Lahan) itu terkait pengadaan lahan untuk kepentingan pembangunan Polder 202 oleh Pemkot Bekasi," ucapnya.

Rahmat Effendi juga bersama Jumhana Luthfi Amin serta Wahyudin melakukan pengurusan ganti rugi lahan milik keluarga Makhfud Saifuddin yang telah dibangun SDN Rawalumbu I dan VIII yang terletak di Jalan Siliwangi/Narogong, Kota Bekasi seluas 2.844 meter persegi.

"Terdakwa dan Muhamad Bunyamin mengupayakan kegiatan pengadaan lahan pembangunan Polder Air Kranji dapat dianggarkan dalam APBD Perubahan Kota Bekasi tahun anggaran 2021 serta membantu memperlancar proses pembayaran lahan milik PT Hanaveri Sentosa," katanya.

Tak hanya itu, JPU juga mengungkap jika Rahmat Effendi meminta setoran kepada sejumlah PNS di lingkungan Pemkot Bekasi hingga total Rp 7,1 miliar lebih.

"Terdakwa sebagai Wali Kota Bekasi meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum yaitu meminta uang dengan jumlah total keseluruhan Rp. 7.183.000.000," katanya.

Duit hasil pungli itu didapat Rahmat Effendi dari pejabat struktural di lingkungan Pemkot Bekasi sebesar Rp 4,3 miliar, sejumlah lurah sebesar Rp 178 juta, sejumlah PNS di Pemkot Bekasi sebesar Rp 1,2 miliar dan penerimaan dari ASN lain Rp 1,4 miliar.

"Seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya. Padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang yaitu seolah-olah para pejabat struktural, para lurah dan para PNS atau ASN di lingkungan Pemkot Bekasi tersebut mempunyai utang kepada terdakwa," ucapnya.

Baca juga: Viral Anak Rahmat Effendi Tidak Terima Penangkapan Ayah Disebut OTT KPK, Ini Kata Juru Bicara KPK

Rahmat Effendi juga disangkakan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sangkaan itu merupakan yang terbaru setelah sebelumnya dijerat sebagai tersangka perkara suap dan pungli setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT).

Atas perbuatannya itu, Rahmat Effendi dijerat berlapis di antaranya Pasal 12 huruf A Jo Pasal 18 UU Tipikor, Pasal 11 Jo Pasal 18 UU Tipikor, Pasal 12 huruf b Jo Pasal 18 UU Tipikor dan Pasal 11 Jo Pasal 17 UU Tipikor. (*)

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved