DPRD KBB Sepakat Turut Tolak Kenaikan Harga BBM, Akan Kirim Surat kepada Presiden

Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) akhirnya turut menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Penulis: Hilman Kamaludin | Editor: Giri
Tribun Jabar/Hilman Kamaludin
Buruh melakukan long march saat berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di Kantor DPRD KBB, Selasa (13/9/2022). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) akhirnya turut menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) setelah didesak oleh ribuan buruh saat melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD KBB, Selasa (13/9/2022).

Ketua DPRD KBB, Rismanto, mengatakan, secara kelembagaan, pihaknya juga menolak kenaikan harga BBM tersebut dan akan dibuktikan dengan surat yang saat ini sedang disusun.

"Tuntutan dari serikat buruh yang paling utama menolak kenaikan harga BBM, dan itu kami apresiasi. Insyaallah secara kelembagaan DPRD Bandung Barat juga menolak, dibuktikan dengan surat yang kami susun untuk dikirim ke presiden dan DPR RI," ujar Rismanto seusai audensi dengan buruh, Selasa.

Rismanto mengatakan, sejauh ini sudah ada beberapa fraksi yang turut menolak kenaikan harga BBM tersebut, di antaranya dari Fraksi PKS, PDIP, Gerindra, NasDem, dan Perindo.

"Itu ya kira-kira karena kebetulan berhimpun di komisi 4. Tapi yang lain saya kira punya sikap yang sama tapi belum hadir. Prinsipnya, kita mendukung upaya buruh untuk menolak kenaikan BBM ini," katanya.

Baca juga: Buruh Bandung Barat Mendesak Semua Anggota DPRD Turut Tolak Kenaikan Harga BBM, Tapi Minta Upah Naik

Terkait surat penolakan harga BBM, kata Rismanto, akan diupayakan untuk diserahkan kepada presiden dan DPR RI pada pekan ini karena redaksi surat tersebut masih ada yang direvisi oleh serikat pekerja.

"Tadi hanya ada masalah redaksi saja yang diedit oleh rekan-rekan serikat pekerja. Insyaallah hanya masalah waktu saja dan akan segera kita tandatangani begitu selesai secara teknis," ucap Rismanto.

Sebelumnya, Ketua Koalisi Buruh KBB, Dede Rahmat, mengatakan, setelah buruh menolak kenaikan harga BBM itu, anggota DPRD jangan sampai hanya mengeluarkan rekomendasi yang disampaikan ke pemerintah pusat ataupun kepada presiden.

Baca juga: NIK dan Nama Wartawan di KBB Dicatut Partai Politik, Minta Pelaku Dihukum Berat

"Tapi harus ada statemen dari DPRD yang menyatakan menolak tentang kenaikan harga BBM ini. Jangan hanya merekomendasikan dan meneruskan aspirasi," ujarnya.

Selain itu, kata Dede, terkait penolakan harga BBM itu harus ada pernyataan sikap bersama dari anggota DPRD KBB dan nantinya harus langsung ditandatangani. (*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved