Zebra Cross Akan Dibuat di Jatinangor di Beberapa Titik, di SMA 1 Dipasang Warning Line Dulu

BPTD Wilayah XI Jawa Barat dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumedang tengah menggodok rencana pembuatan zebra cross di Jatinangor. 

Penulis: Kiki Andriana | Editor: Giri
Tribun Jabar/Kiki Andriana
Kepala BPTD Wilayah XI Jawa Barat, Denny Michels Adlan. 

Laporan Kontributor TribunJabar.id Sumedang, Kiki Andriana

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XI Jawa Barat dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumedang tengah menggodok rencana pembuatan zebra cross di Jatinangor

Survei mengenai hal itu sudah dilakukan. Di antaranya di depan Kampus IPDN, Ikopin, ITB, Unpad, hingga di depan SMAN 1 Jatinangor

Di kawasan Cikuda, lokasi SMAN 1 Jatinangor, memang rawan terjadi kecelakaan lalu lintas.

Menurut catatan TribunJabar.id, di kawasan itu pernah terjadi truk rem blong yang menabrak warung dan kecelakaan lalu lintas kecil yang melibatkan pelajar.

"Kami harus evaluasi hasil survei ini. Namun sebelum ada zebra cross di kawasan SMAN 1 Jatinangor, kami pasangi warning line," kata Kepala BPTD WIlayah XI Jabar, Denny Michels Adlan, saat berkunjung ke Jatinangor, Senin (12/9/2022). 

Denny mengatakan, warning line telah dipasang tiang-tiangnya.

Saat ini memang belum terlihat ada garis peringatan itu.

Namun, warning line akan segera berfungsi.

Baca juga: Nyaris Sepekan Sumedang Terus Diguyur Hujan, BPBD Ingatkan Warga Waspadai Tanah Bergerak

"Dalam waktu seminggu atau dua minggu, warning line sudah berfungsi," kata Denny. 

Denny mengatakan, dalam upaya menjaga ketertiban berlalu lintas, maka BPTD membuat zebra cross dan warning line.

Namun, khusus zebra cross, BPTD tak punya anggaran tahun ini. 

Baca juga: Seorang Perempuan dan 2 Anak Kecil Jadi Korban Tabrak Lari di Jatinangor Sumedang, Sopir Kabur

"Kami untuk anggaran tahun 2022 sudah habis. Kami mungkin bisa mengambil anggaran di Kementerian PU, yaitu anggaran untuk daerah rawan kecelakaan," kata Denny. 

Namun, nggaran di pemerintah pusat tak selamanya tersedia karena fokus pengerjaan bukan hanya satu kabupaten.

Dengan demikian, Denny mengajak pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait, terutama dinas perhubungan untuk juga mau membantu pembiayaan. (*)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved