Emak-emak PKS Kota Bandung Aksi Flashmob Tolak Kenaikan Harga BBM, Berharap Jokowi Mendengar

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Tiah SM

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG -  Ratusan Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bandung, sebagian besar mamah muda membawa balita, bersemangat menggelar aksi flashmob di bawah jembatan Cikapayang  Dago, Sabtu (10/9/2022). 

Aksi flashmob dipimpin Ketua DPD PKS dan para anggota DPRD Kota Bandung menolak  kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang sudah terlanjur naik sejak 3 September lalu.

Para kader PKS membentangkan poster ketika lampu merah menyala dan yel yel  tolak kenaikan harga BBM diiringi musik. 

Ketua DPD PKS Kota Bandung Ahmad Rahmat Purnama mengatakan aksi penolakan kenaikan harga BBM digelar serentak di beberapa titik di Kota Bandung dengan harapan pemerintah pusat mendengarnya.

Baca juga: Dampak Kenaikan BBM, Tarif Angkot di Subang Naik 25 Persen, Ongkos Pelajar Naik Rp 1.000

Ahmad mengatakan,  ia melibatkan perempuan dan anak kecil agar suaranya lebih diperhatikan karena kaum ibu dan anak yang paling terdampak.

"Sambil ngasuh,  belajar politik, dan menyampaikan aspirasi, " ujarnya.

Ahmad menyampaikan lima pernyataan sikap, menolak kenaikan harga BBM karena sangat berdampak kepada ekonomi rakyat kecil.

"Kebutuhan pokok sehari hari seperti beras  kualitas medium naik 8,5 persen, cabe rawit merah naik 7,5%, cabai keriting merah naik 18%, dan daging sapi naik 4,7%," ujar Ahmad.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bandung, Iman Lestariyono,  mengatakan kenaikan harga BBM ini  berdampak kepada banyak orang, termasuk masyarakat Kota Bandung.

"Warga  menyampaikan aspirasi ke DPRD Kota Bandung, mengeluhkan kesulitan yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM jadi sudah selayaknya pemerintah pusat membatalkan kenaikan BBM," ujar Iman. 

Iman berharap aspirasi warga Kota Bandung yang menuntut pembatalan kenaikan harga BBM disampaikan ke pemerintah pusat oleh pimpinan DPRD dan Wali Kota Bandung sebagai bentuk pembelaan kepada masyarakat Kota Bandung yang saat ini sedang kesulitan.

Baca juga: Unjuk Rasa BBM, Polisi Indramayu Urut Mahasiswa yang Terkilir, Bupati Kuningan Feeling BBM Turun

“Kenaikan harga BBM memiliki efek domino berupa kenaikan harga-harga lain. Hal itu memicu dan memacu munculnya kelompok miskin baru di Kota Bandung.  Di masa pandemi data DTKS Kota Bandung mengalami peningkatan dari 139.000 KK atau 473.000 jiwa menjadi 160.000 KK atau sekitar 700.000 jiwa. Apalagi saat ini ditambah kenaikan BBM, jumlah miskin baru semakin bertambah,” terang Iman.

Iman mengatakan kategori misbar (miskin baru) non DTKS Kota Bandung mencapai lebih dari 250 ribu  KK ini berarti ada lebih dari 50% KK dari total sekitar 800rb KK se-Kota Bandung yang akan terdampak dengan kenaikan BBM.

“Kelompok miskin baru di Kota Bandung terancam tidak mendapat bantuan karena namanya belum tercantum di DTKS Kota Bandung. Fraksi PKS menuntut Dinas Sosial Kota Bandung untuk mengupdate DTKS agar semua yang berhak mendapatkan haknya. (tiah sm)