Harga BBM Naik

Ini Usulan Tarif Baru Bus AKDP dan Bus Kota di Jawa Barat, Bus Kota Jadi Rp 13 Ribu

Berikut ini usulan tarif baru bus AKDP dan Bus Kota setelah kenaikan harga BBM.

Tribun Jabar/Dian H
Penumpang memasuki bus antar kota dalam provinsi (AKDP) di Terminal Kota Sukabumi. Ini usulan tarif baru bus AKDP. 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat mengajukan hasil kajian penyesuaian tarif bus AKDP kelas ekonomi dan Bus Kota di Jawa Barat, berkaitan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Koswara, mengatakan penyesuaian tarif ini sebagai dampak perubahan harga BBM beberapa hari lalu.

Hasil kajian ini berdasarkan pada perhitungan biaya operasional kendaraan dan kesepakatan peserta rapat dari berbagai pihak yang dilaksanakan sejak beberapa hari lalu.

Ia mengatakan hasil kajian ini akan menjadi dasar keputusan gubernur mengenai tarif baru bus AKDP dan Bus Kota di Jawa Barat.

"Secara resmi sudah masuk dalam proses penetapan. Administrasi dan dokumentasi akan menjadi bahan keputusan gubernur. Sementara ini jadi referensi untuk dipakai dalam penentuan tarif sementara," katanya di Bandung, Kamis (8/9/2022).

Sebelumnya, tarif bus AKDP kelas ekonomi dan Bus Kota diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2016.

Bus Kecil AKDP diusulkan memiliki tarif dasar Rp 368,38/ pnp/ km. Sehingga, Bus Kecil diusulkan memiliki tarif batas bawah dan tarif batas Rp 294,7 - Rp 478,89.

Bus Sedang AKDP diusulkan memiliki tarif dasar 266,61/ pnp/ km. Sehingga, Bus Sedang diusulkan memiliki tarif batas bawah dan tarif batas atas Rp 212,97 - Rp 346,07.
 
Bus Besar AKDP diusulkan memiliki tarif dasar Rp 266,54/ pnp/ km. Sehingga, Bus Besar diusulkan memiliki tarif batas bawah dan tarif batas atas Rp 213,23 - Rp 346,50.

Adapun untuk Bus Kota, diusulkan memiliki tarif baru untuk umum sebesar Rp 13.000 dan pelajar atau mahasiswa sebesar Rp 8.000.

Setelah tarif baru ini ditetapkan oleh Gubernur Jabar, katanya, akan ada mekanisme pengawasan yang dilakukan, seperti di teminal.

"Selain pengawasan di lapangan akan dilakukan surat-menyurat dengan penyedia jasa terkait hasil keputusan gubernur ini. Nanti kita lihat keputusan tarif di tiap PO," katanya.

Sementara menunggu penetapan oleh Gubernur, katanya, pihaknya akan mengeluarkan surat edaran mengenai kajian tarif baru tersebut.

Baca juga: Harga Pertalite Naik, Driver Ojol di Majalengka Tunggu Penyesuaian Tarif dari Aplikator

Sumber: Tribun Jabar
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved