KPPSMI Setuju Pemerintah Sesuaikan Harga BBM Bersubsidi, Begini Alasannya

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Kabupaten Sukabumi, M Rizal Jalaludin

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Sekjen Komite Pemuda Pelajar Santri dan Mahasiswa Indonesia (KPPSMI), Aab Abdul Malik, mengatakan, pihaknya mendukung rencana penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) yang bikin masyarakat resah. 

Meski belum diumumkan, pemerintah kemungkinan besar akan mengambil opsi penyesuaian harga BBM bersubsidi sebagai imbas dari kenaikan minyak mentah dunia yang membebani APBN.

Pemerintah sudah mempersiapkan sejumlah bantalan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat yang akan terimbas kenaikan harga BBM bersubsidi.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani seusai rapat internal mengenai pengalihan subsidi BBM di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, (29/8/2022).

Aab mengatakan, penyesuaian harga BBM merupakan bentuk keberpihakan negara membela masyarakat kecil.

"Langkah penyesuaian harga BBM merupakan wujud nyata keberpihakan negara, dalam hal ini pemerintah menyelamatkan APBN dengan mengalihkan subsidi BBM yang selama ini dinikmati oleh orang kaya, dialihkan untuk masyarakat ekonomi lemah. Salah satunya subsidi dialihkan untuk kebutuhan yang sangat penting untuk subsidi bidang pendidikan, kesehatan dan lain-lain,", kata Aab Abdul Malik dalam keterangan diterima Tribunjabar.id, Sabtu (3/9/2022)

Aab mengatakan, Sri Mulyani menyampaikan anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun 2022 sebesar Rp 502,4 triliun.

Baca juga: DAFTAR Kendaraan yang Boleh Beli BBM Pertalite dan Solar, Cek di Sini Apa Mobil Kamu Termasuk?

Angka ini mengalami tiga kali pembengkakkan akibat harga minyak dunia terus naik. Jumlah subsidi sebesar itu bisa digunakan untuk kebutuhan lain yang produktif.

"Rekor UI, Profesor Ari Kuncoro, menawarkan konsep the golden mid-way untuk menyiasati terhadap kenaikan harga BBM subsidi di Indonesia. Konsep ini menawarkan opsi terhadap penyesuian harga subsidi BBM, 30 sampai 40 persen atau bisa dengan penyekatan distribusi sehingga BBM benar benar dirasakan untuk masyakarat yang tepat dan berhak," kata Aab.

Aab menjelaskan, subsidi BBM yang sejatinya diperuntukkan bagi membantu masyarakat ekonomi lemah, membengkak hingga Rp 502 T karena bisa dinikmati oleh semua kalangan. 

Menurutnya, hal ini sangat tidak adil. Akan lebih efektif jika pemerintah melakukan penyesuaian subsidi dengan mengalihkan subsidi dan penyekatan distribusi nantinya subsidi yang ada bisa di alihkan untuk sektor lain yang lebih produktif. Misalnya bidang pendidikan, kesehatan, fasilitas publik, bantuan sosial dan lain-lain.

"Penyesuaian harga BBM hanya satu konsekuaensi kecil dari peningkatan efisiensi dan efektivitas subsidi yang manfaatnya sangat besar untuk jangka panjang. Tentunya pemerintah akan menyiapkan bantalan-bantalan sosial berupa bantuan sosial dan insentif untuk masyarakat ekonomi lemah guna mempertahankan daya beli dan menjaga UMKM untuk tetap produktif," kata Aab.

Baca juga: Puluhan Kendaraan Mogok Setelah Isi BBM di SPBU, yang Dimasukkan Campur Air, Ini Penjelasannya

"Pengalihan subsidi adalah bentuk keberpihakan negara terhadap masyarakat ekonomi lemah dengan sedikit konsekuensi namun manfaat yang akan di rasakan sangat lah besar di masa yang akan datang," jelas dia.

Diketahhi, Pemerintah kembali memberikan bantuan sosial kepada masyarakat mulai September 2022.

Tercatat Presiden Joko Widodo meminta agar Kementerian Keuangan memberikan tiga jenis bantuan sosial pada masyarakat yang cair dalam waktu dekat.

Bantuan sosial ini merupakan pengalihan subsidi energi khususnya bahan bakar minyak yang akan cair sebanyak Rp 24,17 triliun.

Adapun dana ini akan cair dalam anggaran bantuan sosial bukan pemotongan subsidi.

"Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberikan penjelasan terkait tiga bantuan sosial yang akan segera cair. Bantuan pertama adalah bantuan langsung tunai (BLT) yang akan segera cair kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Anggaran untuk bantuan ini mencapai Rp 12,4 triliun di mana tiap keluarga akan mendapatkan uang sebesar Rp 150 ribu," ucap Aab.

"Jadi dalam hal ini masyarakat akan diberikan tiga jenis apa yang disebut bantalan sosial yaitu BLT untuk 20,65 juta kelompok masyarakat sebesar Rp 150 ribu yang dibayarkan sebanyak empat kali atau Rp 600 ribu," kata Aab menyampaikan ucapan Sri Mulyani dalam konferensi pers secara virtual Senin, 29 Agustus 2022.

Baca juga: Polisi Akan Libas Penimbunan BBM di Cimahi-KBB Setelah Muncul Wacana Kenaikan Harga

Kemudian, bansos lain yang akan segera cair merupakan bantuan subsidi upah (BSU) terhadap 16 juta pekerja.

BSU ini akan diberikan sebesar Rp 600 ribu dengan total biaya mencapai Rp 9,6 triliun.

Menteri Ketenagakerjaan (Menakertrans) akan segera menerbitkan niche-nya agar bisa langsung dilakukan pembayaran pada para pekerja.

Aab menjelaskan, terakhir ada bantuan yang diminta Presiden Jokowi datang dari pemerintah daerah.

Bantuan tersebut berasal dari dua persen dana transfer umum yakni DAU dan DBH sebesar Rp 2,17 triliun.

Dana akan diberikan untuk membantu sektor transportasi umum, ojek, nelayan, serta bantalan perlindungan sosial.

"Saatnya bersatu seluruh masyarakat kecil untuk bersama sama mengawal kebijakan penyesuaian harga BBM, subsidi BBM yang selama ini dinikmati orang kaya saatnya dialihkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat kecil. Subsidi BBM merupakan cara lama yang tidak berpihak untuk masyarakat kecil. Cara yang bijak saat ini diambil oleh pemerintah Jokowi yaitu penyesuaian harga dengan disertai bantalan sosial dalam bentuk BLT dan program lainnya yang pro rakyat kecil," ujar Aab.

Baca juga: UPDATE Harga BBM Hari Ini Sabtu 3 September 2022, Termasuk Pertalite, Solar, Pertamax, Dexlite

Aab meminta pemerintah melalui kementerian lembaga terkait, proaktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang permasalahan BBM. 

"Kita yakin sebagian besar masyarakat belum mengerti. Oleh karena itu, kementerian dan lembaga terkait perlu membangun budaya demokrasi melalui forum forum dialog dan atau kajian ilmiah dengan melibatkan mahasiswa, pakar dan elemen masyarakat lainnya. Tentunya pemerintah melalui kementrian dan lembaga terkait yang memfasilitasi kegiatan kegiatan tersebut," tegas Aab.

Aab mengimbau segenap elemen masyarakat khususnya mahasiswa, untuk membangun budaya dialog/diskusi guna mencari solusi bagi negeri dengan konsep konsep cerdas dan ilmiah, bukan menghujat apalagi karena titipan politik. (*)