Ketua PDIP Jabar Sebut Musra Sebagai Hal Wajar di Era Demokrasi, Setiap Partai Punya Sistem Berbeda
Ketua PDIP Jabar Ono Surono mengatakan Musyawarah Rakyat yang digelar di Bandung dan dihadiri Presiden Joko Widodo, adalah hal yang sangat wajar
Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Darajat Arianto
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, mengatakan Musyawarah Rakyat (Musra) yang digelar di Bandung dan dihadiri Presiden Joko Widodo, Minggu (28/8/2022), adalah hal yang sangat wajar dilakukan oleh masyarakat di era demokrasi.
Seperti diketahui, Musra digelar di antaranya untuk menampung aspirasi masyarakat Indonesia mengenai sosok yang paling tepat memimpin Indonesia pada 2024.
Ono pun mengatakan menghormati apapun hasil dari Musra yang akan digelar di 34 provinsi di Indonesia hingga Maret 2023.
"Sangat wajar di era demokrasi ada sekelompok masyarakat yang membahas harapan Indonesia dipimpin oleh figur presiden yang baik, bermanfaat untuk rakyat, menegaskan kembali tujuan bangsa dan negara. Terkait dengan Trisakti, bergerak di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya," kata Ono seusai mengikuti Rakorwil PDI Perjuangan Jabar di Bandung, Minggu (28/8).
Ia mengatakan tidak dapat mengomentari lebih lanjut mengenai substansi dalam Musra tersebut.
Yang jelas, sistem pengumpulan aspirasi melalui Musra berbeda dengan sistem yang dilakukan PDI Perjuangan sebagai partai politik.
"Kita tidak tahu substansinya gimana, yang jelas kalau PDI Perjuangan, kita punya mekanisme sendiri untuk menghasilkan kepemimpinan nasional. Kalau mereka kan rakyat, ya terserah seperti apa, tapi PDI Perjuangan memiliki mempunyai mekanisme," katanya.
Ia mengatakan di PDI Perjuangan, pemimpin yang lahir dari rahim PDI Perjuangan tentunya sudah diuji betul, baik secara psikologinya, maupun unsur lainnya.
Karena setiap pemimpin di PDI Perjuangan, bukan hanya calon presiden, namun calon ketua DPC atau calon anggota DPRD kabupaten dan kota pun, wajib mengikuti psikotes.
"Dari sisi kejiwaan, tidak sakit jiwa, itu tahap pertama. Kedua, track record kepemimpinan pada saat seseorang ingin menjadi ketua DPC, contohnya, dia harus melalui tahapan dulu. Sementara, secara internal dia harus teruji mempunyai kepemimpinan untuk mengurus partai, baru dia bisa menjadi ketua DPC. Ketua DPD sama, anggota legislatif pun sama," tuturnya.
Partai pun, katanya, menguji calon pemimpin dalah hal bagaimana pergerakannya untuk membantu rakyat. Apakah mereka bisa diterima masyarakat, atau tidak.
"Apalagi seorang presiden, harus melalui tahapan-tahapan ya. Saya yakin walaupun keputusan di PDI Perjuangan yang memutuskan calon presiden dan calon wakil presiden adalah Ibu Ketua Umum, tapi Ibu Ketua Umum pasti mempunyai standar-standar yang juga diatur oleh partai," katanya.
Ia mengatakan contoh pemimpin yang tetuji dan lahir dari PDI Perjuangan adalah Presiden Joko Widodo.
"Jadi kita yakin, sudah sudah teruji di Pak Jokowi. Pak Jokowi lahir dari rahim PDI Perjuangan, dari Walikota Solo, Gubernur DKI, sekarang presiden dua periode, dan kita sudah tau kinerja Pak Jokowi seperti apa," katanya. (*)
