Percepat Penurunan Stunting, BKKBN dan Kemendagri Berikan Dukungan Kepada Pemerintah Daerah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Webinar Series Generasi Bebas Stunting Seri #2 tentang "Komitmen Kepala Daerah dan Integrasinya ke Dalam Dokrenda" yang digelar Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), bekerja sama dengan dan Kementerian dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Tanoto Foundation pada hari Rabu (10/08/2022), berhasil menunjukkan kemajuan signifikan dalam penanganan stunting di beberapa daerah di Indonesia. 

Terkait keberhasilan ini, keynote speaker dalam webinar ini, Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd selaku Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, mengatakan bahwa saat ini Indonesia masih dihadapkan dengan masih tingginya angka prevalensi stunting di beberapa daerah yang akan berpengaruh kepada perjalanan masa depan bangsa.

"Sebagaimana diketahui bahwa stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak usia di bawah lima tahun atau balita akibat kekurangan gizi dan infeksi berulang atau stimulan psikososial pada periode seribu hari pertama kehidupan," ujar Teguh.

Menurut Teguh, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mempercepat penurunan angka stunting nasional.

Hal ini sudah mulai dilakukan pada 2013 yang menunjukkan penurunan stunting sebesar 37,29 persen, 27,7 persen (2019), dan 24,4 persen (2021).

Oleh sebab itu pada periode pertama kepempimpinan Jokowi, melalui Nawacita kelima, penanganan stunting dituangkan dalam rencana pembangunan  jangka menengah nasional 2020-2024. Pada periode tersebut, menurut Teguh, angka prevelansi stuinting ditargetkan turun sebesar 14 persen hingga 2024.

"Sehingga diperlukan rata-rata penurunan per tahun sekitar 3,4 persen," katanya.

Teguh menyebutkan bahwa guna mencapai angka penurunan stunting di angka tersebut, sesuai arahan Presiden Jokowi, penurunan stunting pada 2022 harus mencapai minimal 3 persen melalui intervensi spesifik dan sensitif.

Sejumlah langkah strategis pun telah dilakukan yaitu pertama; Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan penguatan implementasi posyandu.

Kedua; BKKBN sebagai Ketua Pelaksana TPPS harus didukung oleh stakeholder terkait, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Ketiga; intervensi harus dilakukan tepat sasaran dengan baik dan terintegrasi.

"Keempat tak kalah penting adalah  adanya alokasi anggaran tahun 2022 dan tahun berikutnya melalui APBN, APBD provinsi dan kabupaten kota. Sementara yang kelima harus diperhatikan bahwa penanganan difokuskan kepada daerah yang angka prevalensi stunting-nya tinggi," katanya.

Teguh menyebutkan bahwa pedoman perecepatan penurunan stunting sudah tertuang dalam Perpres No 72 Tahun 2021 yang secara umum meliputi penurunan angka prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, hingga memeperbaiki pola asuh dan meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan, air minum dan sanitasi.

"Berikutnya adalah pelaksanaan penurunan stunting dengan melibatkan berbagai lembaga, pemerintahan daerah provinsi, kabupaten kota sampai kecamatandan desa kelurahan," ujarnya. 

Teguh menegaskan bahwa pihak di Kementerian Dalam Negeri melakukan arahan dan pengawasan kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dalam rangka melakukan pelaksanaan aksi konvergensi, serta memperkuat kapasitas pemerintah provinsi untuk pemerintah di tingkat kabupaten kota dalam pelaksanaaan konvergensi rumah sasaran.

Selain itu, pihaknya juga memberikan pendampingan kepada pemprov untuk melakukan penilaian kinerja kabupaten kota dalam pelaksanaan delapan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting.

"Saya berharap melalui webinar ini nantinya akan betul-betul meingkatkan wawasan dan mampu mengintegrasikan pencegahan dan penurunan stunting di tempat masing-masing," katanya.