Krisis Keuangan di Pemkab Bandung Barat, Pengamat Sebut Ada Perencanaan yang Tidak Matang

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Krisis keuangan yang dialami Pemkab Bandung Barat (KBB) hingga kini masih menjadi perbincangan hangat karena kondisi ini berdampak terhadap nasib Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang terancam dirumahkan dan dibayar setengah gaji.

Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Jenderal Ahmad Yani (Unjani) Cimahi, Arlan Sidha mengatakan, salah satu pemicu yang menyebabkan krisis keuangan hingga mengalami defisit anggaran ini akibat pandemi Covid-19 karena ada refocusing anggaran.

"Kemudian, saya pikir ini ada persoalan perencanaan di Pemkab Bandung Barat yang tidak memiliki planning alternatif pasca penangkapan Aa Umbara (Bupati KBB nonaktif)," ujarnya saat dihubungi, Minggu (7/8/2022).

Baca juga: Pengamat Sebut Pencabutan Hak Politik Aa Umbara Jadi Angin Segar Bagi Hengky Kurniawan

Akhirnya, kata Arlan, anggaran yang ada di Pemkab Bandung Barat terus mengalami kemerosotan karena ada strategi yang luput atau dilupakan hingga akhirnya kondisi krisis keuangan ini tidak terprediksi.

"Kalau saya melihatnya dari awalnya anggaran sudah mencukupi, tapi kemudian harus membiayai TKK dari APBD, namun lambat laun jadi tidak tercover Pemkab Bandung Barat," kata Arlan.

Dengan begitu, Arlan menilai ada perencanaan yang tidak matang yang dilakukan Pemkab Bandung Barat dalam pengelolaan anggaran tersebut hingga akhirnya mengalami defisit.

"Artinya ada perencanaan yang tidak matang yang dibuat Pemkab Bandung Barat, padahal perencanaan ini mengandung beberapa unsur penting," kata Arlan.

Arlan mengatakan, salah satu unsur yang sangat penting dalam sebuah perencanaan tersebut di antaranya dengan menyiapkan alternatif ketika planning awal tidak berjalan.

"Misalnya kalau plan A tidak masuk, seharusnya plan B dan C bisa berjalan. Jadi, kalau memang punya planning, pengambilan kebijakannya tidak harus mengorbankan TKK, bisa dialihkan ke anggaran yang lain," ucapnya.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD KBB, Bagja Setiawan, mengatakan, selain faktor pandemi Covid-19, permasalahan anggaran yang dialami Pemkab Bandung Barat ini karena ada pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

Baca juga: Pemkab KBB Krisis Keuangan, Tenaga Kerja Kontrak Dikorbankan, Digaji Separuh dan Ada yang Dirumahkan

"Kemudian ada koreksi DBH (Dana Bagi Hasil) dari provinsi, perjalanan sudah dua tahun berturut-turut. Lalu, Dana Alokasi Umum (DAU) juga dikurangi 4 persen. Kemudian ada juga pergeseran DAU 8 persen untuk penanganan Covid-19," kata Bagja, beberapa waktu lalu.

Solusi yang bisa ditempuh untuk mengurangi defisit anggaran itu, kata Bagja, di antaranya harus menaikan pendapatan disisa akhir tahun ini. Kemudian melakukan efisiensi anggaran di setiap SKPD di lingkungan Pemkab Bandung Barat.

"Harus ada efisiensi mana kira kira program yang tidak prioritas kita tunda, digeser ke tahun depan," ucapnya.