Belasan Tahun Bekerja, Honorer Satpol PP Majalengka Datangi DPRD Minta Kejelasan Agar Jadi PPPK

Belasan petugas Satpol PP Majalengka yang berstatus honorer mendatangi DPRD Majalengka agar bisa diangkat menjadi PPPK oleh pemerintah daerah.

Penulis: Eki Yulianto | Editor: Darajat Arianto
TRIBUNCIREBON.COM/EKI YULIANTO
Belasan Tenaga Honorer Satpol PP Majalengka mendatangi Komisi I DPRD Majalengka perihal penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 mendatang, Selas (2/8/2022). Mereka meminta bisa diangkat menjadi PPPK oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka. 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNJABAR.ID, MAJALENGKA - Belasan petugas Satpol PP Majalengka yang masih berstatus honorer mendatangi Komisi I DPRD Majalengka, Selasa (2/8/2022).

Mereka meminta dukungan agar pemerintah pusat dapat membuat regulasi yang mengatur Satpol PP termasuk jabatan fungsional (jabfung).

Termasuk juga agar bisa diangkat menjadi PPPK oleh pemerintah daerah.

Diketahui, menurut regulasi Kepmenpan RB Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Kepmenpan RB Nomor 1197 Tahun 2021 terkait Jabatan Fungsional yang dapat diisi oleh PPPK, Satpol PP tidak termasuk di dalamnya.

Ketua Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara DPD Majalengka, Tommy Subacti mengatakan, tujuan mendatangi Komisi I DPRD sendiri merupakan tahapan langkah-langkah sesuai instruksi DPP Satpol PP Pusat.

Di mana, pihaknya meminta dukungan kepada lembaga legislatif untuk nantinya disampaikan ke pusat.

"Tujuannya ini adalah instruksi langkah-langkah kami dari DPP seluruh Indonesia untuk satu suara."

"Intinya, meminta dukungan kepada anggota legislatif dan eksekutif karena secara tertulis eksekutif itu sudah mendukung penuh," ujar Tommy kepada Tribun, Selasa (2/8/2022).

Baca juga: Kata Mendagri Tito Karnavian, Honorer Tak Lolos P3K atau CPNS Bisa Bekerja di Tempat-tempat Ini

Dalam kunjungannya, jelas dia, pihaknya juga menyertakan berita acara.

Yang mana, berita acara tersebut akan disampaikan ke DPP Satpol PP Pusat untuk bahan dukungan bahwa Komisi II akan mengadakan RDPU dengan lintas kementerian.

"Nah tujuannya apa, agar kami Satpol PP dibuatkan payung hukum kuat karena kami saat ini tidak termasuk di dalam aturan yang ada 187 sekian jabatan fungsional untuk PPPK yang bisa diisi "

"Maka dari itu, kami meminta payung hukum kepada pemerintah pusat melalui Komisi II DPR RI untuk mengeluarkan regulasi tersebut," ucapnya.

Di Majalengka sendiri, kata dia, ada sebanyak 210 tenaga honorer yang bekerja sebagai Satpol PP Majalengka.

Halaman
123
Sumber: Tribun Cirebon
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved