Vaksinasi PMK untuk Ternak di Jawa Barat Sudah 50 Persen Lebih, Targetkan Tercapai 100 Persen

Laporan Kontributor TribunJabar.id, Sumedang, Kiki Andriana

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) untuk ternak di Jawa Barat telah mencapai lebih dari 50 persen.

Muhammad Arifin, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat mengatakan penanganan PMK melalui vaksinasi bahkan ditargetkan mencapai 100 persen di pekan ini.

"Kita sudah vaksinasi sebanyak 120.000 ternak, dan itu sekitar 50 persen dari populasi ternak terjangkit PMK di Jawa Barat. Satu pekan lagi, vaksinasi harus tercapai 100 persen," kata Arifin di Sumedang, Senin (4/7/2022).

Baca juga: Peternak di Sumedang Atasi PMK dengan Ramuan Tradisional Air Rebusan Tembakau, Dipuji Mentan

Dia mengatakan, vaksinasi di Jawa Barat terbilang cepat karena diawali respons cepat terhadap PMK. Menurutnya, ketika PMK merebak di Jawa Timur dan Aceh, Pemprov Jawa Barat segera mengambil tindakan.

Tindakan itu berupa pengambilan keputusan untuk belanja obat-obatan, disinfektan, vaksin, dan vitamin.

"Kami langsung mengeluarkan dana tak terduga karena secara aturan itu memungkinkan. Tindakan kami itu disusul instruksi Mendagri (Inmendagri) untuk pengambilan tindakan serupa," kata Arifin.

Pemprov Jawa Barat telah mengeluarkan Rp7 miliar untuk penanganan PMK. Hasil belanja berupa obat-obatan dan pendukung lainnya untuk kesembuhan ternak telah didistrubusikan secara segera ke pemerintah kabupaten dan kota.

Arifin mengatakan, menurut Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Jawa Barat termauk yang 100 persen ternaknya terjangkit PMK. Namun, secara data Desa, dari 6.000 Desa yang ada di Jawa Barat, hanya 11 persen atau sekitar 660 desa yang ternaknya terjangkit.

"Ya, secara desa baru 11 persen, jadi hampir 90 masih daerah hijau," kata Arifin.

Baca juga: Pastikan Hewan yang Dijual Bebas PMK Jelang Iduladha, Sat Samapta Polres Ciamis Patroli Pasar Ternak

Dia mengatakan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menerapkan strategi isolasi kompartemen. Jika selama ini isolasi terhadap ternak PMK dilakukan satu desa, maka skalana diperkecil menjadi satu kandang saja.

"Karena mungkin saja di kandang lain yang masih satu desa dengan kandang yang ternaknya terjangkit, dibuktikan oleh dokter hewan sehat, maka tetap boleh," katanya.