PPDB 2022 di Jabar
Warga Miskin di Jabar Bisa Sekolah Gratis di Puluhan SMA Swasta, Ridwan Kamil: PPDB 2022 Adil
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2022 di Jabar berlangsung adil dan transparan.
Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Hermawan Aksan
Laporan Wartawan Tribunjabar.id M Syarif Abdussalam
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2022 di Jabar berlangsung adil dan transparan.
Gubernur memastikan itu setelah meninjau langsung alur pendaftaran dan pengaduan, serta Command Center yang terhubung dengan 27 kabupaten/kota di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jabar, Selasa (7/6/2022).
"Alhamdulillah, ini menjadi tugas yang urgen. Kami memonitor, ribuan orang tua lagi cemas, mereka ingin memastikan anaknya masuk sekolah," kata Kang Emil di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jabar, Kota Bandung, kemarin.
Dalam menghadapi PPDB di Jabar yang melibatkan jutaan pelajar, kata Kang Emil, sistem yang dibuat berasaskan keadilan dan transparan.
Baca juga: Daftar Lewat Jalur Prestasi PPDB Kota Bandung 2022, Simak Ketentuan Piagam Lomba yang Diterima
"Sistem Jabar telah didesain sebagai sistem PPDB yang adil, tangguh, dan transparan."
"Jadi, saya pesankan, tolong seadil-adilnya dan harus membela warga yang miskin," tuturnya.
Gubernur juga meminta agar pada PPDB 2022 warga miskin/kurang mampu di Jabar bisa diberi bantuan.
Salah satunya melalui Program Swasta Peduli Duafa.
"Untuk mendukung keadilan, anggaran untuk warga tidak mampu kalau di sekolah negeri sepenuhnya gratis, sedangkan yang sekolah di swasta kita kasih anggaran," ungkap Kang Emil.
Baca juga: PPDB SMA, Orang Tua Bingung, Tetap ke Sekolah Meski Sudah Daftar Online untuk Lakukan Ini
"Nah, tahun ini spesial. Kita bikin Program Swasta Peduli Duafa."
"Anak duafa yang bersekolah di swasta tak perlu membayar sama sekali selama satu sampai tiga tahun," tambahnya.
Program gotong royong tersebut, menurut Gubernur, diperkirakan akan menyasar sekitar 5.000 pelajar kategori kurang mampu yang tersebar di 27 kabupaten/kota se-Jabar.
Gerakan tersebut dilakukan dari hati ke hati oleh tiap perwakilan Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) yang tersebar di 13 wilayah se-Jabar.
"Sekarang kita gerakkan dari hati ke hati dari pihak yayasan."
"Ada ratusan sekolah bersedia bergabung. Hasil hitungannya, satu kota ada 700-an kursi gratis dari swasta, jika dikalikan 27 kabupaten/kota, maka diasumsikan jumlahnya lebih dari 5.000," tuturnya.
"Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada sekolah swasta yang menggratiskan anak-anak duafa, yang dulunya hanya satu sekolah swasta, tapi sekarang ada ratusan sekolah swasta ikutan dalam program keadilan bagi warga tak mampu," tutup Gubernur.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jabar Dedi Sopandi menuturkan, Program Swasta Peduli Duafa telah dibuka sejak tahun 2021.
Namun waktu itu hanya khusus Kota Bandung dengan kuota 70 siswa.
"Tahun ini saya sampaikan program ini ke semua cabang dinas."
"Tolong buka program sekolah swasta peduli kaum duafa dan masyarakat miskin," ujarnya.
Saat ini, kata Dedi, terdapat 21 sekolah dan yayasan SMA/SMK swasta yang mengikuti program ini, dengan total kuota 748 siswa.
Mereka siap menampung dan menggratiskan warga miskin selama tiga tahun.
Menurut Dedi, ke-21 sekolah swasta tersebut berada di Bandung dan Cimahi.
Di Bandung terdapat 12 SMA dengan rencana jumlah siswa 271 orang, kemudian SMK terdapat 5 sekolah dengan rencana jumlah siswa 227 orang.
"SMA Cimahi 2 sekolah rencanya 85 siswa dan SMK Cimahi 2 sekolah rencananya 165 siswa," katanya.
Menurut Dedi, apabila setiap kabupaten/kota bisa menggratiskan, setidaknya dengan jumlah kuota yang sama (748), maka akan ada ribuan anak-anak kurang mampu di Jabar bisa bersekolah secara gratis melalui program tersebut.
"Kami akan membuat pemetaan laporan dari seluruh cabang dinas berapa sekolah se-Jawa Barat yang mau menggratiskan warga miskin, dan berapa jumlah kuota yang bisa diberikan," ujar Dedi.
"Ini sebagai bagian dari solusi-solusi yang akan kita gulirkan karena di era pandemi ini yang miskin bertambah banyak, tapi jumlah sekolah negeri terbatas, maka harus dibuka inovasi itu." (*)
Kuota Sekolah Gratis di Sejumlah SMA Swasta
- SMAS Muhammadiyah 1, jenjang SMA rencana 25 siswa
- SMAS Mutiara 1 Bandung, rencana 15 siswa
- SMAS Budi Istri
- SMA Tunas Unggul Bandung, rencana 2 siswa.
- SMAS Nugaraha Bandung, rencana 12 siswa
- SMAS Baitturahman, rencana 10 siswa
- SMAS LPPN, rencana 15 siswa
- Kemah IND 2, rencana 60 siswa
- Pasundan 5 Bandung, rencana 50 siswa
- SMKS Vijaya Kusuma Bandung, rencana 30 siswa
- SMKS Yas Bandung, rencana 15
- SMKS Nasional Bandung, rencana 65 siswa
- SMK Plus Darussurur Cimahi, rencana 100 siswa
- SMA Muhammadiyah 1 Cimahi, rencana 60 siswa
- SMA Kartika XIX -4 Cimahi, rencana 35 siswa
- SMKS Bina Sarana Cendikia Bandung, rencana 35 siswa
- SMKS ICB Cinta cinta Teknika Bandung, rencana 65 siswa