DPRD Jabar: PPDB 2022 Harus Lebih Baik dari Tahun Sebelumnya

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2022 akan segera dibuka.

Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat pun fokus mengawasi penerimaan tersebut untuk memastikan persiapannya berjalan dengan baik.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Suryawan, mengatakan bahwa pihaknya ingin memastikan persiapan Cabang Dinas Pendidikan Jawa Barat mulai dari mekanisme yang digunakan sampai sistem dan kebijakan untuk PPDB bisa memudahkan masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa Cabang Dinas Pendidikan Jawa Barat dalam menghadapi PPDB tahun 2022 ini berjalan dengan baik dan lancar, baik dari segi mekanisme, sistem, dan kebijakan yang akan dikeluarkan bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat dan juga calon pendaftar dalam mengakses sistem tersebut," katanya Iwan di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Provinsi Jawa Barat, Kamis, (19/05/2022).

Ia mengatakan sehingga PPDB bisa memberikan peluang bagi calon pendaftar untuk diterima di sekolah yang diinginkan, sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan.

Iwan menyebut, perbaikan sistem PPDB yang terus dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat terus diawasi oleh pihaknya, hal tersebut diharapkan PPDB 2022 ini bisa lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya.

“Kami mengharapkan dalam pelaksanaan PPDB tahun 2022 bisa lebih baik, dan dapat meminimalisir titik-titik mana akan adanya terjadi suatu masalah,” tuturnya.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya, mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya Dinas Pendidikan, sudah semakin baik memetakan berbagai permasalahan dan solusi seputar PPDB di tingkat SMA, SMK, dan SLB, di Jawa Barat.

"PPDB adalah momen paling seksi, yang paling sensitif dalam agenda tahunan pendidikan di Indonesia, termasuk Jawa Barat. Dari sekian banyak pengalaman, lama-lama kan terpetakanlah yang namanya permasalahan itu ya," katanya melalui ponsel, Senin (16/5/2022).

Ia mengatakan Dinas Pendidikan Jabar sudah melakukan banyak modifikasi dan perbaikan-perbaikan dari berbagai masalah yang muncul setiap tahun. 

"Dalam penyusunan peraturannya sudah diuji publik. Kami melihat peta masalah itu sudah dipahami dan sudah mulai dilihat pola-polanya," katanya.

"Yang masih bermasalah itu ada sedikit sekolah, seperti SMA favorit itu ya, ada di setiap kota dan kabupaten tertentu. Itu gambaran bahwa proses standarisasi untuk nilai atau kualitas lulusan itu masih belum merata," kata Abdul Hadi.

Hal yang perlu ditingkatkan, ujarnya, adalah transparansi semua sekolah dalam proses pendaftaran. Jangan sampai, kata Abdul Hadi, pendaftaran menjadi ajang pungli atau jual beli kursi.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Ali Rasyid, mengatakan hal pertama yang harus disiapkan oleh penyelenggara PPDB di Jabar yakni jaringan atau server yang mampu melayani semua pendaftaran. Jangan sampai, server PPDB ini mengalami down lagi dan akhirnya mengecewakan masyarakat karena pendaftaran terganggu.