DPRD Jabar Setuju PNS WFH Permanen, Tapi . . .

Namun, ia mengingatkan, Pemprov Jabar tentu harus mempersiapkan regulasinya dulu sebelum kebijakan tersebut benar-benar diterapkan.

"Jika belum, maka regulasinya dibenahi dahulu. Kemudian, sejauh mana bagian-bagian atau bidang-bidang yang bisa WFH atau WFO," ujarnya, kepada Tribun Jabar saat dihubungi melalui telepon, Senin.

Dia mencontohkan ASN yang bekerja di lapangan seperti bagian pekerjaan umum dan penyuluh lapangan, yang memungkinkan tak harus datang ke kantor, sistem kinerjanya berbeda dengan mereka yang datang ke kantor.

"Jika kebijakan itu telah dikaji, maka perlu diujicobakan sebulan, dua bulan, atau tiga bulan. Jika hasilnya bagus maka dilanjut. Tapi jika tidak, perlu dicari model lainnya. Tentu, dari sisi keduanya harus dimaknai sebagai bagian dari reformasi dan disrupsi birokrasi" katanya.

Kepala Badan Kepegawaian, Pelatihan, dan Pendidikan (BKPP) Kota Bandung, Adi Djunjunan Mustafa, mengatakan konsep WFH secara permanen, atau yang lebih luasnya dikenal dengan istilah flexible working arrangement (FWA) itu bisa diterapkan, namun tidak untuk semua bidang pekerjaan.

Oleh karena itu, menurut Adi, jabatan mana yang bisa dan tak bisa FWA harus lebih dahulu dianalisa sebelum kebijakan tersebut diterapkan.

"Selain itu, manajemen kinerja yang baik juga harus lebih dulu ditegakkan, sehingga walau bekerja dari rumah atau dari mana pun, tetap ada target kinerja yang harus dicapai," katanya saat dihubungi, Selasa (10/5/2022)

Syarat selanjutnya, kata Adi, terkait komunikasi antara pegawai dengan atasan yang harus lancar.

"Juga mesti didukung kesiapan infrastruktur termasuk jaringan internet dan telepon. Bahkan, idealnya kalau bekerja dari rumah, maka di rumah mesti ada tempat bekerja yang menunjang," katanya. (muhamad syarif abdussamam/muhamad nandri prilatama)

Baca juga: WFH Permanen, DPRD Jabar Minta Kinerja ASN dan Pelayanan Masyarakat Jangan Menjadi Turun