Breaking News:

Diterima Audiensi, Buruh Minta Pemprov Jabar Sanksi Ratusan Perusahaan yang Belum Bayar THR

"Kalau tahun ini persoalannya tidak diselesaikan atau tidak diberikan sanksi, dipastikan tahun depan nambah perusahaan yang nakal ( soal THR ).

Tribun Jabar/Nazmi Abdurahman
Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jawa Barat (KSPSI Jabar) menggelar unjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (12/5/2022).  

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Ribuan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jawa Barat ( KSPSI Jabar ) diterima audiensi oleh Pemerintah Provonsi Jawa Barat, Kamis (12/5/2022). 

Para buruh tersebut sempat menggelar unjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung.

Ketua DPD KSPSI Jabar, Roy Jinto Ferianto, mengaku diterima audiensi oleh Disnaker, Kesbangpol, dan tiga anggota DPRD Jabar dari perwakilan partai politik berbeda. 

"Tadi kami sampaikan tuntutannya, khusus untuk tuntutan Nasional mengenai revisi UU. Mereka, pada prinsipnya, akan menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat," ujar Roy Jinto Ferianto saat ditemui seusai audiensi. 

Selain itu, KSPSI Jabar juga memintah Pemprov Jabar agar menindak perusahaan yang belum memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan mereka. 

"Khusus mengenai THR, Kadisnasker menyampaikan bahwa dari 700 sekian laporan, yang tersisa hari ini ada sekitar 341 perusahaan yang belum membayar THR nya kepada buruh di Jawa Barat," katanya. 

Baca juga: Antisipasi Penyusup saat Buruh Gelar Aksi Mayday, Ini yang Dilakukan Polisi di Bandung

Menurutnya, dari 341 perusahaan itu diperkirakan ada puluhan ribu buruh yang belum mendapatkan haknya. 

"Dari 341 perusahaan itu, kalau kita ambil kecilnya satu perusahaan 100 orang, itu sudah luar biasa," ucapnya. 

Penundaan pemberian THR kepada karyawan ini, ucapnya, merupakan kesalahan yang terus terulang setiap tahun. 

"Sejak tahun lalu juga ada perusahaan yang tidak bayar THR, tapi pemerintah tidak memberikan sanksi tegas, tiap tahun jadi bertambah."

"Nah, kalau tahun ini persoalannya tidak diselesaikan atau tidak diberikan sanksi, dipastikan tahun depan nambah perusahaan yang nakal (soal THR). Jadi, adalah ketegasan pemerintah dalam menegakan aturan," katanya. 

Ia meminta Pemprov Jabar agar menindak perusahaan yang tidak membayarkan THR kepada karyawannya. 

"Kita mendorong agar pengusaha ini ditindak sesuai ketentuan perundangan sampai pencabutan izin usahanya, kalau tidak seperti itu pasti akan berulang. Karena itu 341 perusahaan itu semuanya datanya ada di Disnaker," ucapnya. 

Baca juga: Hari Buruh 2022, Airlangga; Buruh Berperan Penting dalam Perekonomian Nasional

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved