Puan Bertemu dengan Kelompok Perempuan di DPR, Serap Masukan Penerapan UU TPKS

Puan menggelar ramah tamah dengan sejumlah kelompok perempuan dan membicarakan pengawalan UU TPKS yang baru disahkan.

Penulis: IJS | Editor: MGWR
DOK. DPR RI
Ketua DPR RI Puan Maharani dalam salah satu kesempatan. 

TRIBUNJABAR.ID - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani menggelar ramah tamah dengan sejumlah kelompok perempuan di Ruang Pustakaloka Nusantara IV, Senayan, Jakarta.

Puluhan kelompok perempuan itu terdiri dari jaringan masyarakat sipil dan para aktivis jaringan pembela korban kekerasan seksual.

Hadir juga dalam kesempatan itu mendampingi Puan, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Krisdayanti dan Anggota DPD RI Sylviana Murni, serta Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani.

“Kami bertemu teman-teman dari berbagai elemen yang kemudian sangat mendukung dan meminta agar implementasi dari Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) bisa berjalan sebagaimana yang menjadi cita-cita kita semua,” katanya, Jumat (22/4/2022).

Puan menjelaskan, pengawalan masih perlu dilakukan dalam mencegah dan memitigasi sehingga UU TPKS bermanfaat dalam melindungi dan menjaga serta mencegah agar tidak sampai ada korban kekerasan kepada perempuan, khususnya pada anak.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) 2014-2019 itu juga mengapresiasi dukungan dari semua elemen bangsa yang telah bergotong royong dalam mengesahkan UU TPKS.

Menurutnya, saat ini bola ada di pemerintah. Aturan-aturan turunan terkait dengan UU TPKS harus segera diselesaikan sehingga implementasi di lapangan jadi lebih kuat.

“Tentu saja semangat ini saya harapkan bisa dilakukan di UU lain. Sehingga masukan itu selalu dilihat dari bukan hanya di dalam saja tetapi di luar. Sehingga nantinya setiap UU bisa bermanfaat bagi negara,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka menambahkan, seusai pengesahan UU TPKS, dia banyak menerima pesan bahwa kelompok perempuan ingin bertemu Puan Maharani.

“Banyak sekali kiriman pesan bisa enggak kita ketemu Mbak Puan mau say thank you. Jadi saya sampaikan ke Mbak Puan dan kebetulan Mbak Puan senang sekali menyambut keinginan bertemu ini sekaligus memperingati Hari Kartini, hari perjuangan perempuan Indonesia,” kenangnya.

Diah menegaskan, UU TPKS mungkin hadiah pada Hari Kartini, namun perjuangan itulah yang lebih tepat menjadi hadiah bagi kartini se-Indonesia, perempuan-perempuan di segala lini yang concern bagi peradaban bangsa Indonesia.

Dia menyebutkan, pengesahan UU TPKS menempuh jalan yang luar biasa dan dijalani seluruh perempuan di Tanah Air, mulai dari desa-desa sampai lobi-lobi di tingkat DPR sampai pemerintah.

“Kerja keras yang luar biasa dan luar biasanya lagi kita punya ketua DPR perempuan yang mengetukkan palu keputusannya,” katanya.

Salah satu perwakilan kelompok perempuan Direktur Pusat Pendidikan untuk Perempuan dan Anak (PUPA) Susi Handayani mengurai sejarah draf Rancangan Undang-undang (RUU) TPKS yang sudah sejak lama diperjuangkan.

Mewakili aktivis perempuan Bengkulu, ia dan teman-temannya pernah menyampaikan draf pertama RUU PKS (sebelum menjadi TPKS) kepada Presiden RI Kelima Megawati Soekarnoputri pada 2016.

“Ini kayak benang merah, kami melihat dari celah legislatiflah ini bisa dititipkan, bagaimana misalnya terjadi penolakan-penolakan, 2016 ada kasus Yuun di Bengkulu,” ujarnya.

Pada saat itu, terang Susi, pihaknya mulai menggerakkan aktivis. Kemudian, presiden juga mengeluarkan surat presiden (supres) karena pada saat itu maju mundur.

“Pada 2020 ada sinarnya. Bu Mega keturunan Bengkulu, Mbak Puan juga keturunan Bengkulu, Yuyun yang korban juga adalah anak Bengkulu. Ketika Bu Paun mengetuk palu itu, saya menangis,” katanya.

“Mungkin banyak Yuyun-Yuyun yang lain, dalam pikiran saya pengalaman memperjuangkan ini itu yang mengharu biru. Ada banyak PR yang harus dikawal, berangkulan,” imbuhnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved