Jabar Diprediksi Mendapat Kuota Haji Terbesar Pasca-pandemi

TRIBUJABAR.ID, BANDUNG - Jawa Barat diprediksi kembali mendapatkan kuota haji terbesar di Indonesia.

Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia ( IPHI ) Jawa Barat di Bandung, Ijang Faisal, mengungkapkan hal itu di Bandung, Jumat (22/04/2022).

Menurut Ijang, prediksi tersebut cukup beralasan mengingat Jawa Barat adalah provinsi yang populasi jumlah penduduknya terbesar di Indonesia, sama dengan Indonesia di dunia sebagai komparasi.

Lebih lanjut Ijang menyampaikan bawa tahun ini, Arab Saudi telah membatasi kuota haji dalam dan luar negeri sebanyak 1 juta jemaah. Jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan kuota sebelum pandemi yang rata-rata lebih dari 2 juta.

Pada tahun 2019, jemaah haji dari luar Saudi mendapat jatah 75 persen dari total kuota. Sedangkan pada tahun 2022, ditingkatkan menjadi 85 persen.

Ijang mengatakan, kenaikan ini sebagai kompensasi karena selama dua tahun pandemi (2020 dan 2021), haji hanya diperuntukkan bagi mereka yang menetap di Saudi dengan kuota masing-masing sebanyak 1.000-an dan 60 ribu jemaah.

"Maka dengan demikian mutatis muntandis-nya Kemenag RI pun harusnya memberikan kuota haji untuk Jawa Barat tahun ini juga yang terbanyak, mengingat penentuan kuota haji saat ini masih menggunakan rumus yang disepakati OKI," ujarnya.

Tahun ini, Indonesia mendapatkan kuota 100.051 jemaah haji dari Pemerintah Arab Saudi. Besaran kuota tersebut dinilai masih belum ideal.

Oleh karena itu, Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj meminta Kementerian Agama segera membuat aturan untuk pembagian kuota haji tersebut di Tanah Air.

"Perlu ada pembagian yang adil, proporsional, dan transparan terkait aturan resminya seperti apa. Aturan teknis kuota didistribusikan," ujar Mustolih kepada Tribunnews.com, Rabu (20/4/2022). "Dengan kuota yang belum ideal. Dengan adanya pengurangan seperti ini harus ada penyesuaian," tambah Mustolih.

Mustolih mengatakan dengan pemberian kuota yang hanya berjumlah 100.051 akan menyisakan banyak jemaah haji yang dimungkinkan tidak berangkat.

Pemerintah, kata Mustolih, harus melibatkan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota dalam membuat aturan pembagian kuota haji.

Menurutnya, yang berkepentingan dalam penyaluran kuota di daerah, adalah Pemerintah Daerah

"Karena penyelenggara ibadah haji juga menjadi tanggung jawab kepala daerah. Sementara sebaran antrian tiap daerag berbeda-beda," ungkap Mustolih.

Pembagian kuota juga harus melibatkan pengusaha jasa perjalanan yang tergabung dalam asosiasi

Dalam regulasi yang diterbitkan, Mustolih menilai perlu jaminan bagi jemaah haji yang tidak bisa berangkat itu pada tahun ini, untuk diprioritaskan di tahun setelahnya.

"Secara biaya juga, jika di kemudian hari biayanya naik, maka seharusnya mereka tidak baik biayanya. Dengan acuan biaya tahun ini," pungkas Mustolih.
Kepastian tentang kuota ini disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam sambutannya pada Peringatan Nuzulul Qur'an Tingkat Kenegaraan, Selasa (19/4/2022) malam.

"Setelah dua tahun, kita tidak memberangkatkan jemaah haji karena Covid-19, alhamdulillah atas ikhtiar dan doa kita semua, di tahun ini kita akan kembali memberangkatkan jemaah haji dengan kuota 100.051 jemaah dan 1.901 petugas," ujar Yaqut.

Sebelumnya, Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah pada Kanwil Kemenag Jabar, Ahmad Handiman Romdony, mengatakan calon haji yang menjadi prioritas untuk diberangkatkan tahun ini adalah calon haji dengan tahun pemberangkatan 2020. Syarat lainnya adalah berusia di bawah 65 tahun dan telah mendapat vaksinasi dosis lengkap.

"Artinya jamaah haji yang tahun 2020 harus berangkat, sekarang ada pembatasan juga usianya maksimal usia 65 tahun, itu yang prioritas. Kemudian vaksin harus lengkap dan nanti keberangkatannya H-3 harus sudah PCR," kata Romdony.

Ia mengatakan belum bisa dipastikan apakah jamaah calon haji asal Jabar diberangkatkan dari Bandara Soekarno Hatta Tangerang atau Bandara Kertajati. Namun yang jelas, asrama yang digunakan adalah Asrama Haji Bekasi.

"Kemungkinan Jabar masih menggunakan embarkasi Bekasi ya karena Indramayu belum siap sampai hari ini. Kalau bandaranya ya kita belum tahu ya kan itu ke kebijakan pusat saja, bisa jadi pusat memutuskan Kertajati, bisa jadi," tuturnya.

Ia meminta calon jamaah haji untuk memaklumi kondisi ini, terutama yang tadinya bisa diberangkatkan dan dijadikan prioritas, tidak bisa diberangkatkan karena ada aturan-aturan tersendiri dari pemerintah Saudi Arabia seperti pembatasan usia.

Dilansir laman jabar.kemenag.go.id, Pemerintah bersama DPR menetapkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayar jemaah haji tahun ini, rata-rata sebesar Rp 39.886.009. Hal ini disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas setelah melaksanakan Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI, di Senayan, Jakarta.

"Biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) atau biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji rata-rata per jemaah disepakati sebesar Rp 39.886.009. Ini meliputi biaya penerbangan, sebagian biaya akomodasi di Mekkah dan Madinah, biaya hidup (living cost), dan biaya visa," ungkap Menag, Rabu (13/4/2022).

Menag menjelaskan, Bipih merupakan salah satu komponen dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Komponen lain dari BPIH adalah biaya protokol kesehatan. Tahun ini disepakati biayanya senilai Rp 808.618,80 per orang.

Pada tahun 2020, Pemerintah dan DPR menyepakati rata-rata Bipih senilai Rp 35,2 juta. Artinya, ada selisih dengan penetapan Bipih 2022. Meski demikian, selisih itu tidak dibebankan kepada jemaah haji lunas tunda tahun 1441 H/2020 M. Penambahan biaya akan dibebankan kepada alokasi Virtual Account.

"Jadi bagi calon jemaah haji tunda berangkat yang telah melunasi pada tahun 2020, tidak akan diminta menambah pelunasan. Karena ini dapat ditanggulangi dengan alokasi Virtual Account," kata Menag.

Menag menyampaikan, semua pembahasan BPIH yang dilakukan Pemerintah dengan DPR menggunakan asumsi kuota 50%. (*)

.(*)