Mafia Minyak Goreng Ternyata ada di Kantor Sendiri, Respon Mendag Saat Anak Buahnya Terlibat

Namun kenyataannya, pejabat eselon 1 di kementerian yang dipimpin Lutfi justru ikut terlibat dalam kongkalikong minyak goreng.

"Jadi pemerintah sendiri, aduh maaf ya, yang menciptakan kelangkaan dan keruwetan minyak goreng," imbuhnya.

Kasus ekspor minyak goreng menyeret Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen PLN Kemendag) Indrasari Wisnu Whardana.

Indrasari Wisnu Whardana telah ditetapkan sebagai tersangka kasus perdagangan minyak goreng.

Tak sendiri, aparat pun menetapkan tiga tersangka lainnya, sehingga total ada empat tersangka yang ditetapkan Kejagung.

Ketiga tersangka lainnya adalah pihak swasta.

"Tersangka ditetapkan empat orang. Yang pertama pejabat eselon I pada Kementerian Perdagangan bernama IWW, Direkrut Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan," beber Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (19/4/2022).

Berikut profil perusahaan swasta yang terjerat kasus izin ekspor minyak goreng:

1. Wilmar Nabati Indonesia

PT Wilmar Nabati Indonesia merupakan perusahaan yang telah berdiri sejak 1989. Sebelumnya, perusahaan ini bernama Bukit Kapur Reksa (BKR). Sejak semula, perusahaan bergerak di bidang produksi minyak goreng.

Perusahaan ini berbasis di Dumai, Riau untuk memudahkan aktivitas Wilmar Nabati dalam melakukan ekspor produksi yang didukung fasilitas dermaga.

Bahkan, saat ini Wilmar Nabati disebut-sebut sebagai perusahaan dengan kelolaan perkebunan sawit terbesar di dunia, terutama berlokasi di Indonesia dan Malaysia.

Wilmar Nabati merupakan bagian dari Wilmar International Group yang identik dengan Konglongmerat Martua Sitorus.

Sejauh ini, Wilmar Nabati mengelola perkebunan sawit yang tersebar di Sumatra dan Kalimantan. Produk hilir Wilmar yakni minyak goreng merek Sania Royale dan Fortune.

Baca juga: Profil Tiga Produsen Minyak Goreng Diduga Biang Kerok Minyak Goreng Langka di Indonesia