Anak Buahnya Terpeleset Minyak Goreng, Mendag M Lutfi Diminta Fadli Zon Tanggung Jawab Secara Moral

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon meminta penegak hukum menelusuri hingga Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi terkait kasus dugaan korupsi perizinan ekspor minyak goreng.

Kejaksaan Agung telah menentukan empat tersangka dalam kasus itu.

Satu di antaranya adalah Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana.

Menurut Fadli Zon, penelusuran itu harus dilakukan terhadap atasan langsung dirjen, yaitu Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi.

"Karena kan disebut sendiri oleh menterinya gitu ya juga ditelusuri pihak-pihak yang terkait, apakah sampai di dirjen atau saya tidak tahu apakah menterinya juga ikut," kata Fadli ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/4/2022).

Mendag, lanjut Fadli, semestinya bertanggung jawab secara moral terkait penetapan anak buahnya, Indrasari, jadi tersangka kasus tersebut. 

"Kan harusnya secara moral bertanggung jawab. Mendag harusnya secara moral bertanggung jawab dong ada dirjen yang kena," ucapnya.

Lebih lanjut, Fadli mengatakan, bahwa di luar negeri, menteri yang anak buahnya tersandung kasus korupsi akan mengundurkan diri. Tetapi, hal itu tidak terjadi di Indonesia.

"Kalau di luar negeri sih sudah mundur, tapi kan kita di sini enggak ada istilah mundur gitu lho," imbuh dia.

Disinggung soal apakah semestinya Mendag di-reshuffle imbas Dirjen Kemendag yang terlibat kasus minyak goreng, Fadli Zon menilai hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

Akan tetapi, dia menilai, ketika ada menteri yang tak cakap dalam bidang kerjanya, hal tersebut akan merugikan presiden.

Sehingga, dia menyarankan presiden mencari orang yang lebih profesional untuk menangani masalah ini.

"Jadi harusnya presiden mencari orang yang pas, yang lebih cocok yang lebih profesional yang bisa menangani hal ini," kata Fadli.

"Ini baru minyak goreng, belum lagi komoditas lain, ada lagi kedelai, bisa gula bisa yang lain-lain. Jadi saya kira ini merugikan presiden sendiri kalau dipertahankan," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Kejagung Republik Indonesia menetapkan empat tersangka dalam kasus pelanggaran pemberian fasilitas ekspor minyak goreng tahun 2021-2022.