Kinerja Luhut di Mata Pengamat Komunikasi Politik: Tak Seharusnya Presiden Berikan Banyak Jabatan

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Kinerja Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memang membawa perubahan dalam hal birokrasi.

Namun, tidak seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sederet jabatan kepada Luhut.

Hal itu dikatakan pengamat komunikasi politik dari Nusakom Pratama Institute Ari Junaedi.

"Harus diakui, sistem kerja yang dibangun Luhut memang terkesan cepat dan memotong jalur birokrasi yang lamban dan terlalu 'dirumitkan'," kata Ari saat dihubungi Kompas.com, Kamis (14/4/2022).

Karena hal itu, kata Ari, tidak bisa dibantah bahwa Presiden Joko Widodo begitu memercayai Luhut.

Menurut Ari, ada faktor lain yang membuat Jokowi seolah sangat memercayai Luhut.

"Chemistry antara Jokowi dengan Luhut sudah terbangun sejak lama, jauh sebelum menjadi RI-1," ujar Ari.

Di mata Ari, gaya bekerja Presiden Jokowi yang menekankan kepada kecepatan dalam mengatasi kerumitan birokrasi bisa dipahami dan dipraktikkan dengan baik oleh Luhut.

Baca juga: Soal Klaim Big Data, Luhut dan Cak Imin Dinilai Harus Bertanggung Jawab

Ari mengatakan, gaya bekerja Luhut dalam memecahkan masalah terlihat dalam penanganan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan di Kalimantan Utara

"Luhut ways menurut saya sangat cocok dengan irama kerja Jokowi yang menginginkan serbacepat untuk mengatasi kemacetan cara-cara birokrasi," ujar Ari.

"Tetapi pada kesempatan lain, Luhut ways seperti dalam diskursus perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode terkesan blunder," lanjut Ari.

Pekan lalu Presiden Jokowi memberikan jabatan baru bagi Luhut, yakni Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional.

Keputusan itu ditetapkan Presiden Jokowi dengan menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional pada 6 April 2022.

Dewan SDA Nasional merupakan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional.

Lembaga ini merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Luhut juga pernah mengemban sejumlah tugas atau jabatan di luar kementerian.

Jabatan itu adalah sebagai berikut:

• memimpin upaya diplomasi untuk melobi Uni Eropa soal pelarangan sawit pada 2018
• menjadi ketua pertemuan Dana Moneter Internasional (IMF)-Bank Dunia (World Bank) pada 2018
• ketua tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) sejak 8 September 2021
• memimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dan koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Jawa-Bali sejak Juni 2021.

Di sisi lain, Luhut adalah salah satu menteri yang menyuarakan penundaan pemilihan umum (Pemilu).

Luhut pernah mengeklaim dia mempunyai big data mengenai 110 juta orang di media sosial yang menghendaki penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.

Akan tetapi, sampai saat ini Luhut menyatakan enggan membuka klaim big data itu kepada masyarakat.

Presiden Jokowi pun sudah melarang para menterinya untuk membahas wacana penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden hingga 3 periode.

Selain itu, Jokowi menyatakan tahapan persiapan pelaksanaan Pemilu akan digelar sesuai jadwal sampai hari pemungutan suara yang ditetapkan pada 14 Februari 2024.

Secara terpisah, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDI-P Bambang Wuryanto turut bicara terkait posisi Luhut.

Dia menilai Luhut memiliki kekuatan politik yang kuat.

Hal tersebut disampaikannya untuk menanggapi Luhut yang kerap kali menyatakan komunikasi publik soal wacana penundaan pemilu 2024.

"Tapi orang juga paham sekali betapa Pak Luhut sangat kuat. Power politiknya kuat," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2022).

Pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu berpandangan, kekuatan politik Luhut bahkan sudah dipahami banyak orang dan sudah menjadi rahasia umum publik. (*)