Soal Klaim 'Big Data', Luhut dan Cak Imin Dinilai Harus Bertanggung Jawab

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dinilai harus tetap membuktikan klaim mereka tentang keberadaan big data soal dukungan penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Pejabat publik, ya, mestinya harus bertanggung jawab terhadap apa yang diucapkan," kata pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Idil Akbar saat dihubungi Kompas.com, Rabu (13/4/2022).

"Itu adalah suatu koherensi, pertanggungjawaban pejabat publik terhdap masyarakat karena memang mereka orang yang akan terus menjadi sorotan publik atas apa yang kemudian dinyatakan, diwacanakan, dan yang akan dilaksanakan," lanjut Idil.

Menurut Idil, para menteri seharusnya tidak melenceng dari fungsi utamanya, yakni merupakan pembantu presiden.

Karena itu, kata dia, pernyataan yang dilontarkan harusnya sejalan dengan apa yang menjadi keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sampai saat ini Presiden Jokowi menyatakan melarang para menterinya menyuarakan wacana penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan tiga periode.

Selain itu, Kepala Negara juga pernah menyampaikan akan tetap taat pada Undang-Undang Dasar 1945 yang membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden selama 2 periode dan pelaksanaan pemilu 5 tahun sekali.

"Kalau seperti itu, kan harusnya para menteri tersebut garis lurus dengan pernyataan itu, bukan terus mewacanakan penundaan pemilu."

"Kalau seperti ini, kan kemudian akan menciptakan konflik di masyarakat," ucap Idil.

Akibat wacana kontroversial yang memicu beragam perdebatan itu, menurut Idil, yang dirugikan adalah Jokowi walaupun wacana itu disampaikan oleh sejumlah menterinya.

"Kalau sudah seperti itu tentu saja kemudian memberikan ekses negatif kepada presiden, dengan berbagai persoalan yang sudah muncul ditambah dengan persoalan mewacanakan soal penundaan pemilu ini," ucap Idil.

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menghadiri silaturahmi dengan Seniman Mataraman, di Padepokan Seni Kirun (PadSKI), Madiun, Jawa Timur, Sabtu (5/3/2022). (DOK. Istimewa)

Pada 26 Februari 2022, Muhaimin Iskandar, atau akrab disapa Cak Imin, menyampaikan banyak akun di media sosial setuju dengan usulan supaya pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda.

Menurut analisis big data perbincangan di media sosial, kata Muhaimin, dari 100 juta subjek akun, 60 persen di antaranya mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.

"Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan."

"Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data," kata Muhaimin dalam keterangannya saat itu.