Soal Klaim 'Big Data', Luhut dan Cak Imin Dinilai Harus Bertanggung Jawab

Sampai saat ini Presiden Joko Widodo menyatakan melarang para menterinya menyuarakan wacana penundaan pemilu.

Editor: Hermawan Aksan
via Tribunnews
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan 

Menurut Cak Imin, big data dinilai lebih baik ketimbang hasil survei.

Dia mengatakan, survei sebuah lembaga umumnya hanya memotret suara responden pada kisaran 1.200-1.500 orang, sedangkan responden big data diklaim bisa mencapai angka 100 juta orang.

Luhut juga pernah menyampaikan hal yang sama dalam sebuah acara bincang-bincang yang diunggah dalam sebuah akun YouTube.

Saat itu dia mengaku memiliki data aspirasi dari 110 juta warganet meminta supaya Pemilu 2024 ditunda.

Pertanyaan tentang keberadaan big data kembali disampaikan kepada Luhut pada 15 Maret 2022 lalu setelah menghadiri acara Kick-off DEWG Presidensi G-20 2022 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta.

Saat itu dia menyampaikan tidak mengada-ada terkait keberadaan big data itu.

"Ya, pasti ada, lah, masa bohong," kata Luhut.

Akan tetapi, Luhut menolak ketika diminta membuka data itu.

"Ya janganlah, buat apa dibuka?” tutur Luhut.

Luhut mengaku banyak mendengar aspirasi dari rakyat soal penundaan pemilu.

Dia mengatakan, banyak yang bertanya kepadanya mengapa harus menghabiskan dana begitu besar untuk pemilu, padahal pandemi virus corona belum selesai.

Tak hanya itu, kepada Luhut, banyak yang menyatakan bahwa kondisi saat ini relatif tenang tanpa pergantian kepemimpinan.

"(Masyarakat bertanya), kenapa mesti kita buru-buru?"

"Kami capek juga dengar istilah kadrun lawan kadrun. Kayak gitu, ya apa istilahnya dulu itulah."

"Kita mau damai, itu saja sebenarnya," ujar Luhut.

Sumber: Kompas
Halaman 2/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved