Demo Mahasiswa Tolak Kenaikan Harga Pertamax Untungkan Orang Kaya, Bukan Warga Miskin
Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Adian Napitupulu bela Jokowi soal kebijakan harga BBM. Dia membandingkan harga BBM dari Soeharto, SBY hingga Jokowi
lihat foto
TRIBUNJABAR.ID,JAKARTA- Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Adian Napitupulu membela Jokowi soal kebijakan harga BBM yang menuai demo mahasiswa pada Senin (11/4/2022).
Dalam tulisannya, dia menyebut bahwa demo mahasiswa menolak kenaikan harga pertamax oleh mahasiswa tidak hanya menguntungkan masyarakat miskin, namun juga orang kaya. Seperti diberitakan, harga pertamax mengalami kenaikan jadi Rp 12.500 sejak 1 April.
Adian Napitupulu menyebut, kenaikan harga pertamax ini berdampak langsung pada ekonomi menengah atas yang selama ini menggunakan Pertamax yang tidak disubsidi pemerintah.
"Karena yang menggunakan Pertamax umumnya adalah mobil atau motor pribadi yang masuk kategori menengah dan mewah dengan kisaran harga mobil antara ratusan juta rupiah hingga milyaran rupiah," kata Adian, dikutip dari Tribunnews, Senin (11/4/2022).
Baca juga: Demo Mahasiswa Hari Ini Batal di Istana Negara, Tuntutan pun Menciut dari 6 Jadi 4
Sehingga, jika ada pihak-pihak atau mahasiswa menentang kebijakan kenaikan harga Pertamax, bukan sopir angkot hingga ojek serta angkutan sayur mayur dan ekonomi lemah lainnya yang diuntungkan.
"Jadi kalau ada aksi menolak kenaikan harga Pertamax maka tentu yang sangat terbela dan di untungkan bukan tukang ojek, supir angkutan amum, angkutan sayur mayur dan ekonomi lemah lainnya tetapi sekitar 14% kelas menengah ke atas pengguna Pertamax yang pendapatannya boleh jadi di kisaran Rp 15 juta perbulan hingga tak terhingga," katanya.
Lewat tulisannya, Adian Napitupulu juga membandingkan kebijakan harga BBM sejak Presiden Soeharto, SBY hingga Jokowi.
"Pada tahun 1991 harga Premium Rp 150,- perliter sementara UMR saat itu Rp 18.200 per bulan. Dengan perbandingan itu maka upah pekerja dalam satu bulan hanya mampu membeli sekitar 121 liter Premium," katanya.
Baca juga: Demo Mahasiswa Soal Penundaan Pemilu, Sekjen PDIP Ingat Lagu Ayu Ting Ting: Jangan Salah Alamat
Kemudian, tahun 1998 Premium naik sekitar 700% dari tahun 1991. Dari Rp 150 perliter menjadi Rp 1.200,- perliter sementara UMR naik menjadi Rp 154.000 perbulan. Jadi upah satu bulan setara dengan 128 liter Premium.
Berlanjut setelah SBY dilantik menjadi Presiden harga Premium Rp 1.810,- sementara UMR saat itu Rp 672.000 perbulan. Perbandingan upah 1 bulan setara dengan 371 liter Premium.
Di akhir pemerintahan SBY pada 2014 harga Premium menjadi Rp 6.500 per liter atau naik sekitar 259% dari harga awal SBY di lantik. Pada tahun terakhir SBY menjabat UMR berada di angka Rp 2.441.000. Dengan besaran UMR tersebut di banding harga Premium maka upah satu bulan setara dengan 375 liter premium.
Pada saat Jokowi di lantik harga Premium Rp 6.500 lalu naik menjadi Rp 7.500 tetapi turun lagi menjadi Rp 6.450 perliter. Pada saat itu UMR perbulan Rp 2.700.000,- atau setara dengan 360 liter Premium.
Jelang delapan tahun pemerintahan Jokowi Premium berkurang drastis dan di gantikan dengan Pertalite yang secara kualitas lebih tinggi dari Premium namun harga juga naik menjadi Rp 7.650 perliter.
"Jadi kenaikan harga Premium 2014 ke Pertalite 2022 berada di kisaran 16%. Di saat harga Pertalite Rp 7.650 perliter, tingkat UMR saat ini Rp 4.453.000 perbulan. Dengan demikian maka 1 bulan upah setara dengan 582 liter Pertalite," ucap dia.
Singkatnya kata eks aktivis 98 itu, di pemerintahan Soeharto BBM naik 700% sementara dalam 10 tahun Pemerintahn SBY BBM naik 259% sedangkan di 8 tahun pemerintahan Jokowi kenaikan BBM Premium ke Pertalite naik sekitar 16% saja.
"Akhir kata, saya berharap semoga tulisan ini bermanfaat untuk kita semua hingga dapat melihat permasalahan lebih logis dan terang benderang," ujarnya.
