Warga Ingin Ganti Rugi Ceceran Solar Rp 6 Juta, Tapi yang Penting Pertamina Mau Bertanggungjawab
Warga di Desa/Kecamatan Balongan, Indramayu bakal terus melakukan unjuk rasa sampai PT Pertamina merealisasikan tuntutan warga soal ganti rugi
Penulis: Handhika Rahman | Editor: Darajat Arianto
Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman
TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU - Warga di Desa/Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu bakal terus melakukan aksi unjuk rasa sampai PT Pertamina merealisasikan tuntutan warga soal ganti rugi.
Hal tersebut tekait kejadian ceceran solar yang bocor karena rembesan dari Pipa SPL SPM 150.000 DWT di Perairan Jetty Cargo Integrated Terminal Balongan.
Rembesan itu terjadi ketika kapal tanker yang membawa produk jenis solar melakukan proses discharging ke Tangki Integrated Terminal Balongan.
Salah seorang warga, Dasuki (55) mengatakan, warga ingin menuntut ganti rugi senilai Rp 6 juta per orang.
"Tapi itu kan hanya tuntutan yang diinginkan warga, kalau pun kenyataannya berapa, bagi warga yang penting Pertamina mau bertanggungjawab," ujar dia kepada Tribuncirebon.com, Selasa (29/3/2022).
Disampaikan Dasuki, ceceran solar yang terjadi di Pantai Balongan sangat berdampak pada perekonomian warga.
Dasuki yang sekaligus merupakan pengelola Pantai Tirta Ayu mengaku kunjungan wisatawan bahkan merosot drastis.
"Kalau lagi ramai itu bisa dapat sampai Rp 1 juta, sekarang paling cuma Rp 150 ribu," ucap dia.
Baca juga: Warga Nekat Dirikan Tenda Depan Pertamina ITB di Indramayu, Ancam Duduki Sampai Orang Penting Datang
Kondisi tersebut terjadi pasca-pantai di Balongan tercemar ceceran solar.
Selain itu, pengelola wisata juga banyak mendapat keluhan dari wisatawan, mulai dari bau menyengat hingga air laut yang tak layak untuk berenang.
Tidak hanya itu, ceceran solar juga berdampak pada hasil tangkapan nelayan. Mereka tidak bisa mendapat ikan karena laut tercemar.
Termasuk para petambak ikan yang tidak bisa mengairi tambaknya dengan air laut.
Audiensi pun sudah beberapa kali berlangsung. Hanya saja, hasil pertemuan itu tidak memuaskan warga karena pihak PT Pertamina yang hadir tidak bisa membuat keputusan.
"Sekarang tinggal bagaimana Pertamina melihat warga yang jadi korban, apakah mau bertanggungjawab atau tidak," ujar dia. (*)
