Mantan Menteri Perdagangan Tegaskan Tak Ada Mafia Minyak Goreng, Tapi Ada Kesalahan Atur Tata Niaga

Gobel mengatakan, kementerian perdagangan seharusnya memiliki strategi dalam menghadapi gejolak harga

Editor: Ravianto
Tribun Cirebon/ Ahmad Imam Baehaqi
Eti Siti Daniwiyati saat mengecek harga minyak goreng di Surya Toserba, Jalan Karanggetas, Kota Cirebon, Kamis (17/3/2022). 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel membantah ada mafia minyak goreng.

Mantan Menteri Perdagangan ini mengklaim yang terjadi adalah ketidaktepatan dalam regulasi tata niaga minyak goreng.

“Di sektor pangan memang ada mafia di sejumlah komoditas, tapi tidak ada di minyak goreng. Yang ada adalah ketidaktepatan dalam regulasi sehingga pengusaha mencari celah untuk mencari keuntungan," ujarnya.

Jadi ini soal pengaturan dalam tata niaga dan juga masalah dalam kepemimpinan, manajerial, dan pendekatan dalam mengelola tata niaga minyak goreng,” kata dia dalam siaran pers, Senin (21/3/2022).

Hal itu ia sampaikan saat diwawancara wartawan di sela-sela mengikuti pertemuan Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Bali.

Wartawan sudah menunggu Gobel usai menerima delegasi parlemen dari Jepang.

“Yang ada adalah kesalahan kita dalam mengatur dan membuat kebijakan. Itu saja. Namanya pengusaha ya cari untung. Dia lihat ada celah dalam peraturan, lengah, ya dia masuk. Jadi, jangan kita langsung mencap bahwa ini adalah mafia,” katanya.

Gobel mengatakan, kementerian perdagangan seharusnya memiliki strategi dalam menghadapi gejolak harga akibat meningkatnya permintaan pasar global terhadap CPO dan minyak goreng.

Menteri Perdagangan Rachmat Gobel.
Menteri Perdagangan Rachmat Gobel. (TRIBUNNEWS.COM)

Indonesia adalah negara agraris penghasil CPO dan minyak goreng terbesar di dunia.

Menurutnya, ini hanya masalah hilir dan bukan masalah hulu.

“Kejadian ini harus menjadi momentum. Kita harus bangun. Jangan cuma tidur. Jangan cuma mengatakan harga naik terus menyerah."

"Apalagi Presiden punya Trisakti dan Nawacita yang di dalamnya mengamanatkan tentang kemandirian ekonomi dan kemandirian pangan. Itu bagus sekali," katanya.

"Para menteri harus bisa menerjemahkan visi-misi Presiden menjadi program dan kebijakan. Masa kita sebagai negara agraris tapi untuk mengisi kebutuhan dalam negerinya saja tidak bisa,” kata Gobel.

Gobel mengatakan agar pemerintah bisa melibatkan pengusaha untuk ikut bertanggung jawab.

Halaman
12
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved