Logo Halal Menuai Sorotan, Kepala BPJPH: Label Halal Lebih Mirip Kubah Masjid

Banyak pihak menyebut label ini terlalu Jawa sentris karena menyerupai gunungan wayang.

Menurutnya, ketimbang mirip gunungan wayang, logo halal yang baru justru lebih mirip dengan bentuk kubah masjid.

Berikut petikan wawancara eksklusif Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra, dengan Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Irham, Selasa (15/3/2020).

Tanya : Apa sesungguhnya alasan BPJPH mengganti logo halal?

Jawab : Logo halal ini sudah menjadi regulasi. Penetapan label halal secara nasional dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Karena sekarang menjadi kewenangan BPJPH, maka logo halal ini perlu suatu perubahan yang berlaku sejak 1 Maret 2022.

T : Banyak orang menganggap logo halal yang baru mirip gunungan wayang dan Jawa sentris. Apa makna dari logo yang baru itu?

J : Perlu saya informasikan bahwa bentuk gunungan itu bukan hanya wayang, tetapi itu juga bentuk kubah masjid. Masjid di Timur Tengah dan di Nusantara pasti bentuknya lancip ke atas.

Sehingga bentuk ini melambangkan tradisi-tradisi budaya besar di dunia. Memang label itu bisa saja digambarkan seperti bentuk gunungan wayang.

Namun pewayangan tidak hanya berasal dari wilayah Pulau Jawa, melainkan juga berasal dari pulau-pulau lain di Indonesia.

Wayang juga dikenal di Kalimantan, wayang juga dikenal di Bali, di Lombok, Sumatera. Wayang sudah menjadi budaya bagi Nusantara.

T : Mengapa menggunakan warna ungu, tidak warna lainnya?

J : Warna label halal Indonesia menggunakan ungu sebagai warna utama label halal Indonesia dan hijau toska sebagai warna sekundernya.

Warna ungu ini merepresentasikan makna keimanan, kesatuan lahir batin, dan daya imajinasi. Sedangkan warna sekundernya adalah hijau toska mewakili makna kebijaksanaan, stabilitas, dan ketenangan.

Di dalam pengaplikasiannya ke sebuah produk nantinyanya juga menggunakan warna hitam. Itu soal teknis grafis di kemasan.

T : Apakah BPJPH akan menyediakan pelayanan satu loket seperti di SAMSAT sehingga pemohon tidak perlu pergi ke banyak tempat?