Ada Crazy Rich Pamer Harta, Pasti Dikejar Sri Mulyani, Hayo, Sudah Bayar Pajak Belum?

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku sangat senang setiap kali melihat kalangan masyarakat supertajir atau sering dijuliki 'crazy rich' pamer harta di medsos. 

Saat itu terjadi, ujar Sri, petugas dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan langsung bertindak.

"Kami senang kalau di medsos ada yang pamer mengenai account number, 'account saya yang paling gede'. Begitu ada yang pamer 'saya punya beberapa miliar', salah satu petugas pajak kami bilang 'ya nanti kita datangilah'," ujarnya dalam Sosisalisasi UU HPP, Kamis (10/3).

Menurutnya, pemantauan Ditjen Pajak melalui media sosial terhadap orang-orang yang pamer harta, merupakan salah satu upaya menjaga kepercayaan masyarakat bahwa negara melakukan pemungutan pajak yang adil. Pajak yang dipungut pun digunakan untuk pembangunan nasional.

Baca juga: KENAPA Doni Salmanan Jadi Tersangka Penipuan, Sebar Berita Bohong dan Pencucian Uang, ini Alasannya

"Masyarakat kita akan percaya kepada pemerintah kalau dia tahu diperlakukan adil dan uang pajaknya kembali lagi, bukannya dikantongi atau ditaruh di belakang kantor saya, (tapi uang pajak) digunakan untuk bangun sekolah, bangun jalan raya, bangun irigasi," kata Sri Mulyani.

Bendahara Negara itu mengamati bahwa banyak masyarakat Indonesia yang suka memamerkan kekayaan di media sosial, mulai dari saldo rekening, pemberian hadiah mewah, hingga menerima fasilitas perusahaan yang mewah. Menurutnya fenomena itu mendorong petugas pajak untuk memastikan mereka telah membayar kewajibannya.

Sri Mulyani mengatakan pihaknya akan mengejar penarikan pajak dari kalangan supertajir atau crazy rich itu. Hal tersebut dilakukan guna memastikan negara menjalankan aspek perpajakan yang adil.

"Sekarang ini ada juga kan di media sosial anak-anak yang baru umur 2 tahun sudah dikasih hadiah pesawat, bukan pesawat-pesawatan ya, tapi pesawat beneran sama orang tuanya," ucap dia.

Baca juga: Doni Salmanan Diduga Gunakan Uang Hasil Kejahatan untuk Beli Aset Mewah hingga Bagi-bagi Duit

"Jadi memang di Indonesia kan ada yang crazy rich, ada yang dia mendapatkan fasilitas dari perusahaannya itu memang luar biasa besar. Itulah yang sekarang dimasukkan dalam perhitungan perpajakan, itu yang disebut aspek keadilan," lanjut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Ia menambahkan, Ditjen Pajak saat ini bisa masuk ke semua lembaga keuangan maupun non-keuangan untuk mendapatkan informasi mengenai wajib pajak. Selain itu, Indonesia juga masuk dalam sistem pertukaran data perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI) antarnegara.

Oleh sebab itu, Sri Mulyani memastikan, data perpajakan yang dimiliki Ditjen Pajak menjadi semakin lengkap, baik itu mengenai data harta wajib pajak yang berada di dalam negeri maupun wajib pajak yang berada di luar negeri.

"Jadi yang enggak pamer (harta) saja bisa diketahui, apalagi yang pamer," ujarnya.