Ratusan Pengusaha Angkutan Gulung Tikar Dihantam Pandemi Covid, Organda Minta Perhatian Pemerintah

Para pengusaha rata-rata tidak sanggup meremajakan kendaraannya di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Tribun Jabar/ Nazmi Abdurrahman
Sekretaris Organda Jawa Barat, Irfan Nurmufidin 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ratusan perusahaan angkutan umum di Jawa Barat, terpaksa berhenti beroperasi.

Para pengusaha rata-rata tidak sanggup meremajakan kendaraannya di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Sekretaris Organda Jawa Barat, Irfan Nurmufidin mengatakan, kondisi semakin sulit dengan adanya peraturan uji kelaikan kendaraan yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2017.

Baca juga: Warga Ciamis yang Positif Covid-19 Kembali ke Tangerang Naik Angkutan Umum, Orangtua Langsung Dites

Dalam Perda Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 33 ayat (2), kata dia, mengatur tentang batas usia operasional kendaraan. Adapun kendaraan mobil penumpang paling lama lima tahun, bus kecil paling lama 10 tahun dan bus sedang/besar paling lama 15 tahun.

"Di tengah kondisi pandemi Covid-19, agar para pengusaha diberi kelonggaran. Tolong untuk usia kendaraan lebih diperpanjang kebijakannya dan kami siap melakukan uji KIR secara ketat. Jadi, disaringnya nanti saat uji KIR," ujar Irfan, di Jalan Sukabumi, Kota Bandung, Rabu (2/3/2022).

Menurut Irfan, kelonggaran ambang batas usia kendaraan dalam beroperasional bisa dipertimbangkan, karena pihaknya banyak menemukan kendaraan yang sudah melewati batas waktu usia, namun kondisi kelaikan jalannya masih bagus.

"Belum tentu usia kendaraan tua itu kondisinya buruk, kalau perawatannya dilaksanakan dengan baik. Banyak kendaraan yang usia lebih dari 10 tahun, tetapi kelaikan jalannya masih bagus," katanya.

Saat ini, kata dia, keberlangsungan usaha angkutan darat dalam kondisi sulit dan memprihatinkan, ditambah dengan aturan dan regulasi usaha angkutan.

"Kondisi angkutan umum itu hanya dua pilihan, yakni mati dan terpuruk, lalu kedua menjalankan perusahaannya tanpa memenuhi perizinan yang sesuai dengan perundang-undangan," ucapnya.

Baca juga: Polres dan Dishub Majalengka Periksa Kelayakan Angkutan Umum Jelang Nataru, Terutama Jenis Bus Ini

Selain aturan tersebut, kata dia, kehadiran angkutan umum illegal juga membuat kondisi ini kian sulit berkembang.

Apalagi, pemerintah seolah menutup mata terhadap temuan pengusaha angkutan umum yang tidak taat aturan.

"Pemerintah masih lemah dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap angkutan umum ilegal, baik itu konvensional atau transportasi online. Dari aturan yang tidak adil ini maka menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat," katanya.

Menurutnya, saat ini ada seratusan pengusaha angkutan yang gulung tikar akibat kondisi tersebut.

"Ada 100 pengusaha (angkutan) yang sudah menghentikan perusahaanya di Jabar saja, termasuk mereka sudah tidak bisa meremajakan kendaraan. Permasalahannya adalah keterpurukan dan sekarang sudah tidak ada lagi bank perkreditan yang mau meng-cover, mau beli tunai gak ounya uang, mau mencicil gak ada yang covernya," ucapnya.

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved