Jokowi Kritik Istri Anggota TNI-Polri, Sebelumnya Permasalahkan Isi Grup WA TNI-Polri yang Nyeleneh

TRIBUNJABAR.ID,JAKARTA- Istri anggota TNI-Polri diminta tidak berdalih demokrasi. Hal itu dikatakan Presiden Jokowi dalam rapim TNI-Polri di Mabes AD, Selasa (1/3/2022).

Pernyataan Jokowi itu merujuk pada dalih yang sering dikatakan istri anggota TNI-Polri soal mengadakan pengajian dengan mengundang penceramah radikal.

“Ibu-ibu kita juga sama, kedisiplinannya juga harus sama. Enggak bisa, menurut saya, enggak bisa ibu-ibu (istri anggota TNI-Polri) itu memanggil, ngumpulin ibu-ibu yang lain memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi,” ujar Jokowi dikutip dari Kompas.com.

Ia mengingatkan, Anggota TNI-Polri disumpah setia pada negara. Cara pandangnya tegak lurus demi negara. Sehingga, tidak bisa bertindak hanya dengan berdalih demokrasi.

Baca juga: Sosok Ini Ungkap Siapa yang Beri Tahu Jokowi Grup WA TNI-Polri Isinya Perdebatkan Kebijakan Negara

“Sekali lagi, di tentara, di polisi, tidak bisa begitu. Harus dikoordinir oleh kesatuan, hal-hal kecil tadi, makro dan mikronya. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal, nah hati-hati,” tambah Jokowi.

Baginya, tidak ada demokrasi bagi anggota TNI-Polri karena berlaku aturan yang mengikat dan perintah pimpinan.

“Berbicara masalah demokrasi tidak ada di tentara dan kepolisian, tidak ada. Hal-hal seperti ini harus mulai dikencangkan lagi, supaya masyarakat itu melihat dan bisa kita bawa juga ke arah kedisiplinan nasional,” kata Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkap adanya perwira TNI-Polri yang perdebatkan kebijakan negara. Hal itu diketahui dari pembicaraan di grup WA TNI-Polri yang dia baca.

Pernyataan Presiden Jokowi itu disampaikan di acara Rapim TNI-Polri pada 1 Maret 2022. Saat itu, dia menyinggung diskusi grup WA TNI-Polri mengenai pemindahan ibukota negara atau IKN.

Baca juga: Jokowi Kesal Baca Penyimpangan di Grup WA TNI dan Polri: Hati-hati, Ini Harus Ditertibkan

Sebagai anggota TNI dan Polri yang disumpah setia pada negara, kata Jokowi, tak seharusnya mereka memperdebatkan kebijakan negara, terutama soal pemindahan ibu kota negara (IKN).

"Kalau seperti itu diperbolehkan dan diteruskan, hati-hati. Misalnya berbicara mengenai IKN 'nggak setuju, IKN apa'. Itu sudah diputuskan oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR RI," kata Jokowi.

Menurutnya, anggota TNI dan Polri tidaklah memiliki demokrasi dan kedisiplinannya berbeda dengan masyarakat sipil. Diskusi dan kegiatan harus mengikuti aturan dan merujuk kepada aturan pimpinan.

"Kalau di dalam disiplin TNI dan Polri, sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau di sipil, silahkan. Apalagi di WA group dibaca gampang, saya baca itu," ungkap Jokowi.

Ia mengingatkan agar berhati-hati terkait hal itu. Meski kecil, jika dibiarkan, akan jadi preseden buruk.

"Hati-hati dengan ini. Dimulai dari hal yang kecil, nanti membesar, dan kita akan kehilangan kedisiplinan TNI maupun Polri. Karena disiplin tentara dan disiplin polisi itu berbeda dengan sipil dan dibatasi oleh aturan oleh pimpinan, itu saya ingatkan," tegas dia.