13 Ribu Anak Kena Stunting di Garut, Insentif Kader Posyandu pun Tak Layak

Ia meminta Pemda Garut mengalokasikan dana untuk penanganan stunting apalagi Pemda Garut sudah membentuk tim percepatan penanganan stunting.

Tribun Jabar/Sidqi Al Ghifari
Kegiatan pencegahan stunting yang diselenggarakan di Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, Senin (21/2/2022).  

TRIBUNJABAR.ID, GARUT- Belasan ribu anak di Kabupaten Garut, Jawa Barat, menderita stunting atau gagal tumbuh pada anak.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Garut, dari 211 ribu balita di Garut, 13 ribu anak masuk kategori stunting.

Angka tersebut terbilang tinggi sehingga harus mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

Anggota DPRD Garut Komisi IV, Yudha Puja Turnawan, mengatakan angka stunting yang tergolong tinggi tersebut tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Garut.

Ia mendorong pemda untuk serius menanggulangi masalah stunting tersebut karena menyangkut masa tumbuh dan masa depan anak.

Baca juga: Melalui Gerakan Halo Puan, PDI Perjuangan Ajak Kaum Ibu di Bandung Lawan Stunting

"Angka stunting di Garut masih tinggi dan tersebar di seluruh kecamatan. Data dari Dinkes, ada 211 ribu balita,13 ribu dikategorikan stunting," ujarnya saat diwawancarai Tribunjabar.id dalam kegiatan reses pencegahan stunting di Kecamatan Sukawening, Senin (21/2/2022)

Yudha mengaku mendapat banyak permintaan dari masyarakat terkait pencegahan stunting.

Ia meminta Pemda Garut mengalokasikan dana untuk penanganan stunting apalagi Pemda Garut sudah membentuk tim percepatan penanganan stunting.

Baca juga: Kasus Stunting di Jabar Turun, Angkanya Menjadi 24,5 Persen, BKKBN Sarankan Ada Duta Genre per Desa

"Ini (penanganan) tidak bisa melibatkan satu dinas saja, tetapi melibatkan semua pihak, semua jejaring. Ini tidak menjadi ego sektoral satu SKPD saja, tapi menjadi kerjaan bareng-bareng termasuk kami dari DPRD," ujarnya.

Ia menilai saat ini insentif untuk kader Posyandu juga sangat rendah yakni hanya Rp 38 ribu per bulan.

Angka tersebut menurutnya tidak layak sehingga harus diperjuangkan karena mereka merupakan garda paling depan menangani dan bersentuhan langsung dengan balita.

"Kami akan upayakan agar insentif mereka bisa bertambah karena yang mereka dapatkan selama ini sangat tak layak," ujar Yudha.

Sumber: Tribun Jabar
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved