DPRD Jabar Bentuk Pansus I CDPOB Tasikmalaya Selatan, Cianjur Selatan, dan Garut Utara

DPRD Provinsi Jawa Barat dan Gubernur Jabar mulai membahas 3 Calon Persiapan Daerah Otonom Baru, yakni Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Cianjur Selatan,

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Darajat Arianto
TRIBUNJABAR.ID/MUHAMAD SYARIF ABDUSSALAM
Gubernur Jabar Ridwan Kamil (kiri) dan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Brigjen TNI (Purn) Taufik Hidayat (kedua dari kiri) bersama Pimpinan DPRD Provinsi Jabar. 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - DPRD Provinsi Jawa Barat dan Gubernur Jabar mulai membahas tiga Calon Persiapan Daerah Otonom Baru atau CPDOB, yakni Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Cianjur Selatan, dan Garut Utara. Hal ini dilakukan melalui rapat paripurna, Jumat (11/2/2022).

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Brigjen TNI (Purn) Taufik Hidayat, dilanjutkan oleh pembentukan Pansus I CPDOB. Adapun susunan personalia Pansus I adalah sebagai Ketua Sadar Muslihat, Wakil Ketua I Bedi Budiman, dan Wakil II Yod Mintaraga.

Ketua Pansus I DPRD Provinsi Jawa Barat Sadar Muslihat mengatakan pembentukan Pansus CPDOB ini merupakan Pansus CPDOB ke tiga setelah dua Pansus CPDOB telah dibentuk. 

Adapun dua Pansus sebelumnya Pansus CPDOB Sukabumi Utara, Bogor Barat, dan Garut Selatan, kemudian CPDOB Indramayu Barat dan Bogor Timur.

"Sampai hari ini karena diajukan oleh Gubernur, sudah memenuhi persyaratan normatifnya. Kita bersama Gubernur sudah sepakat, sesuai tugas kewenangan kita membantu dan yang mengajukan dari bawah proses akhirnya di DPR RI," ucap Sadar usai rapat paripurna.

Sadar menambahkan, Pansus I sesuai dengan tugas dan fungsinya akan memeriksa ulang terkait kesesuaian hal-hal yang telah diajukan serta mengungjungi secara langsung masyarakat termasuk komitmen dari pihak kabupaten induk.

"Kita akan memeriksa ulang apa yang telah diajukan apakah sudah sesuai, disamping itu akan mengunjungi daerahnya langsung termasuk komitmen dari kabupaten induknya. Kabupaten induk kemudian perwakilan masyarakat pemekaran, kemudian kita on the spot ke masyarakat langsung," katanya. (*)

Sumber: Tribun Jabar
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved