Terhambat Pandemi Covid-19, Ribuan Rutilahu di Bandung Barat Belum Diperbaiki Pemerintah

Jumlah rutilahu yang harus mendapatkan penanganan pemerintah itu merata di seluruh wilayah KBB

Ragil Wisnu Saputra
ILUSTRASI - Rutilahu 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Jumlah rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) tercatat masih cukup banyak dan hingga saat ini belum tersentuh bantuan dari pemerintah.

Banyaknya rutilahu tersebut diketahui setelah Dinas Permukiman dan Perumahan (Kimrum) KBB melakukan survei ke sejumlah wilayah, sehingga bisa diketahui rumah mana saja yang perlu diperbaiki.

Kadis Kimrum KBB, Jarot Prasetyo mengatakan, sejak tahun 2018 lalu, rutilahu yang perlu mendapatkan bantuan tersebut totalnya ada 24 ribu unit, tetapi seiring waktu berjalan, kini jumlahnya mulai berkurang.

Baca juga: Tinjau Perbaikan Rutilahu di Kuningan, Ridwan Kamil: Rumahnya Bagus Mirip Real Estate

"Dengan diintervensi oleh anggaran dari Kab/Provinsi, DAK Pusat, kemudian BSPS perumahan swadaya diperkirakan masih ada 18 ribu lagi," ujar Jarot di Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Senin (31/1/2022).

Jumlah rutilahu yang harus mendapatkan penanganan pemerintah itu, kata dia, merata di seluruh wilayah KBB, artinya di semua wilayah terdapat rutilahu yang perlu diperbaiki oleh pemerintah.

"Jumlah rumah di Bandung Barat yang membutuhkan bantuan rutilahu ini hampir ada di setiap kecamatan," kata Jarot.

Jarot mengatakan, pihaknya sudah melakukan survei ke rutilahu tersebut setelah pemilik rumah mengajukan proposal bantuan rutilahu pada tahun lalu, sehingga jika syarat untuk mendapat bantuan terpenuhi, maka rumah itu akan diperbaiki.

"Kita melakukan pengecekan layak atau tidak rumah tersebut mendapatkan bantuan rutilahu," ucapnya.

Baca juga: DPRD Jabar Minta Anggaran Rutilahu Dinaikkan, Apresiasi Pelaksanaan di Desa Cibeusi Subang

Selama ini, kata Jarot, perbaikan rutilahu itu sempat terkendala pandemi Covid-19, sehingga banyak rumah yang perbaikannya tidak terealisasi pada tahun lalu karena ada penyesuaian anggaran.

"Pandemi Covid-19 ini menjadi salahsatu kendala realisasi bantuan rutilahu kepada masyarakat yang membutuhkan. Kalau tidak ada Covid seharusnya tercapai sesuai RPJMD," kata Jarot.

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved