TKK di Bandung Barat Ada 3.665 Orang Hingga Bebani APBD Padahal yang Dibutuhkan Hanya Sebanyak Ini

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengkritisi Pemda KBB yang menampung ribuan tenaga kerja kontrak (TKK) hingga harus menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD).

Seperti diketahui, setiap tahunnya Pemda KBB harus mengeluarkan anggaran Rp 100 miliar lebih untuk membayar gaji TKK yang tersebar di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dengan jumlahnya mencapai 3.665 orang.

Ketua Komisi I DPRD KBB, Wendi Sukmawijaya, mengatakan, banyaknya TKK tersebut tentunya sangat membebani APBD KBB, padahal beban kerja mereka sebetulnya hanya sedikit.

"Ini harus didata, apalagi Pemda KBB sedang disibukkan dengan wacana penghapusan pegawai honorer sesuai PP No 49 Tahun 2018 yang mengharuskan tidak akan ada lagi TKK di tahun 2023," ujar Wendi di kantornya, Jumat (21/1/2022).

Untuk itu, pihaknya akan meminta kepada Pemda KBB untuk melakukan pendataan dan analisis kebutuhan di setiap SKPD dengan menyesuaikan analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerjanya (ABK).

Selain itu, pihaknya juga meminta kepada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Bidang Organisasi untuk segera melakukan pendataan jumlah TKK serta keberadaannya di seluruh OPD.

"Jumlah TKK di KBB terlalu banyak, hingga jadi beban APBD KBB," katanya.

Menurut Wendi, jika mengacu pada hasil Anjab dan ABK, Pemkab Bandung Barat ini, hanya membutuhkan sekitar 1.500 TKK untuk disebar di setiap OPD.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Bandung Barat, Asep Sodikin mengatakan, pemerintah daerah harus mengeluarkan APBD sebesar Rp 100 miliar per tahun untuk membayar 3.600 TKK yang ada di Pemkab Bandung Barat.

"Untuk membayar honor TKK anggarannya sangat besar sekali, itu lebih dari Rp 100 miliar, mereka dibayar dari pendapatan daerah," ujar Asep.

Baca juga: Tenaga Honorer Akan Dihapus, Ribuan Guru Honorer di Bandung Barat Terancam Jadi Pengangguran

Sementara terkait rencana penghapusan TKK, Asep mengatakan, pihaknya saat ini tengah menyiapkan mekanisme dan langkah yang terbaik karena TKK itu masih tetap dibutuhkan.

Tenaga mereka dibutuhkan karena Pemkab Bandung Barat hingga kini masih kekurangan ASN. Jumlah ASN di KBB saat ini hanya ada 6.700 orang, sedangkan idealnya harus 13 ribu ASN.

"Nanti transformasinya seperti apa, disatu sisi memang jumlah TKK kita banyak juga, tapi tidak dipungkiri bahwa sebagian mereka memang dibutuhkan," katanya. (*)