P4KBB Sebut di Bandung Barat Banyak TKK Titipan Tim Sukses, APBD Jadi Terkuras Ratusan Miliar

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Ketua Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB) Yakub Anwar Lewi menyebut dana Rp 100 M untuk tenaga kerja kontrak (TKK) terlalu boros.

Anggaran itu dinilai sangat besar, padahal bisa dikurangi dengan cara memangkas jumlah TKK dan sisa anggaran itu bisa dipakai untuk keperluan lain, seperti perbaikan jalan yang masih rusak, sekolah, fasilitas kesehatan, dan yang lainnya.

Yakub menyebut, dari data yang dia dapat, anggaran TKK itu yakni mencapai Rp 144 miliar yang diperuntukan untuk membayar 3.655 TKK.

"TKK di KBB terlalu gemuk, pemborosan. Mesti dikurangi sesuai dengan kebutuhan yang ada saja," ujar Anwar yang juga salah seorang tokoh pemekaran KBB ini di Ngamprah, Kamis (20/1/2022).

Baca juga: Fantastis, Pemkab Bandung Barat Kuras APBD Rp 100 Miliar Untuk Bayar TKK, Tahun Depan Bakal Dihapus

Padahal jika berdasarkan analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK), kata dia, estimasi Pemkab Bandung Barat ini hanya membutuhkan sekitar 1.500 TKK.

Ia mengatakan, membengkaknya jumlah TKK ini tidak bisa dilepaskan dari banyaknya titipan dari tim sukses kepala daerah dan banyak yang ingin menjadi TKK dengan cara membayar pada oknum tim sukses.

"Terkait persoalan ini, kami meminta Pemda KBB selektif dalam menentukan TKK yang akan dipertahankan," kata Yakub.

Menurutnya, Pemda KBB harus memprioritaskan dulu TKK yang sudah lama mengabdi, seperti limpahan dari Kabupaten Bandung saat pemekaran KBB 2007 lalu.

"Mempertahankan mereka (TKK lama) sama dengan menghargai pengabdiannya yang telah dilakukan sejak KBB berdiri," ucapnya.

Di sisi lain pihaknya merasa prihatin karena hingga saat ini masih banyak TKK yang datang ke tempat kerja hanya ngobrol dan tidak melakukan pekerjaan apapun.

"Saya merasa prihatin karena banyak TKK yang tidak ada pekerjaan, tapi harus dibayar," ucap Yakub.

Baca juga: Di Pasar Tradisional di Majalengka Harga Minyak Goreng Masih Rp 19 Ribu per Liter, Imbasnya Tak Laku

Sekretaris Daerah (Sekda) Bandung Barat, Asep Sodikin mengatakan, pemerintah daerah harus mengeluarkan APBD sebesar Rp 100 miliar per tahun untuk membayar 3.600 TKK yang ada di Pemkab Bandung Barat.

"Untuk membayar honor TKK anggarannya sangat besar sekali, itu lebih dari Rp 100 miliar, mereka dibayar dari pendapatan daerah," ujar Asep.

Sementara terkait rencana penghapusan TKK, Asep mengatakan, pihaknya saat ini tengah menyiapkan mekanisme dan langkah yang terbaik karena TKK itu masih tetap dibutuhkan.

Tenaga mereka dibutuhkan karena Pemkab Bandung Barat hingga kini masih kekurangan ASN. Jumlah ASN di KBB saat ini hanya ada 6.700 orang, sedangkan idealnya harus 13 ribu ASN.

"Nanti transpormasinya seperti apa, disatu sisi memang jumlah TKK kita banyak juga, tapi tidak dipungkiri bahwa sebagian mereka memang dibutuhkan," katanya.