Pemprov Jabar Rumuskan Draft Rencana Aksi Daerah Cegah Terorisme, Termasuk Antisipasi di Dunia Maya

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah merumuskan draft rencana aksi daerah (RAD) pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. 

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan hal ini sebagai respons terhadap Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024.

“Kami juga menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait operasionalisasi Perpres Nomor 7 Tahun 2021 terutama dalam hal pembentukan sekretariat bersama di daerah,” ujar Ridwan Kamil saat silaturahmi dan dialog kebangsaan bersama Forkopimda Provinsi Jawa Barat dan Kesbangpol Se-Jabar dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), di Gedung Sate, Rabu (12/1/2022)

Dalam hal ini, Pemprov Jabar membuka ruang diskusi, dialog, koordinasi dan kerja sama terkait penanggulangan intoleransi, radikalisme, dan terorisme dengan BNPT.
 
“Silaturahmi dan dialog tersebut sebagai respons terhadap fenomena intoleransi, radikalisme, dan terorisme yang akhir-akhir ini marak terjadi di masyarakat,” ujar Ridwan Kamil.

Kepala Bakesbangpol Jabar, Iip Hidayat mengemukakan saat ini Bakesbangpol Jabar terus berperan aktif dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme di Jawa Barat.

Menurut Iip, Pemprov Jabar aktif dalam penanggulangan terorisme, terutama dalam hal deradikalisasi dan kontra-radikalisme, serta mempersiapkan rencana aksi terkait intoleransi, radikalisme, dan terorisme, terutama kepada kelompok-kelompok potensial terpapar.

“Silaturahmi ini akan berlanjut dalam bentuk koordinasi dan kolaborasi antara Pemprov Jabar dengan BNPT, dalam berbagai program yang terkait dalam penanggulangan radikalisme dan Terorisme,” ujar Iip.

Kepala BNPT, Komjen Boy Rafli Amar, menyebut ada peningkatan paparan paham radikalisme dan terorisme terhadap ibu atau kaum wanita.

Fenomena ini harus ditindaklanjuti dengan serius, salah satunya menyebarluaskan narasi mengenai nilai bangsa di berbagai kanal informasi.

Boy mengapresiasi salah satu program Pemprov Jabar bernama Sekoper Cinta untuk edukasi kaum perempuan yang salah satu kurikulumnya membahas deteksi radikalisme.

Program tersebut bisa dikolaborasikan dengan program yang dimiliki BNPT, termasuk menyusun konten kreatif menjunjung nilai kebangsaan untuk dikonsumsi masyarakat.

Secara tidak langsung, konten tersebut menjadi counter narasi yang menjurus pada perpecahan hingga menguatkan potensi terorisme.

“Kontra narasi tadi termasuk (konten kreatif yang harus dikolaborasi), program Sekoper Cinta kepada ibu-ibu juga bagus. Fenomena ibu-ibu atau kaum wanita terpapar radikalisme di dunia ini mengalami peningkatan. Apalagi bisa dilihat adanya wanita bersedia menjadi pelaku bom bunuh diri,” katanya.

“Kontra narasi yang nantinya akan kita unggah, broadcast di sosmed. itu salah satu solusinya. Jadi langkah penutupan akun yang sifatnya radikal, terorisme itu kita berkoodinasi dengna kominfo. Itu secara berkesinambungan,” tuturnya.

Ia mengingatkan bahwa dunia maya sudah diatur oleh hukum termuat dalam UU Nomor 19 tahun 2016 sebagai revisi dari UU 11 tahun 2008.

Hal ini perlu digalakkan terlebih dahulu edukasi agar masyarakat lebih bagus ketertiban sosialnya di dunia maya.

Baca juga: Ridwan Kamil Berharap Hakim Jatuhkan Hukuman Mati Untuk Herry Wirawan