Indonesia Saat ini di Mata Ekonom dan Intelejen dan Apa yang Seharusnya Dilakukan ke Depan

Sejumlah purnawirawan perwira tinggi TNI curhat ke ekonom Rizal Ramli saat diskusi tentang perekonomian dan iklim Demokrasi di Indonesia.

Penulis: Nazmi Abdurrahman | Editor: Mega Nugraha
istimewa
Ekonom Rizal Ramli saat berbincang dengan eks Kepala BAIS Letjen (Purn) Yayat Sudrajat 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sejumlah purnawirawan perwira tinggi TNI curhat ke ekonom Rizal Ramli saat diskusi tentang perekonomian dan iklim Demokrasi di Indonesia.

Salah satunya eks Kepala BAIS T Kabais TNI, Letjen (Pur) TNI AD Yayat Sudradjat. Sebagai orang intelejen, dia mengaku memiliki keresahan atas kondisi bangsa yang berjalan tanpa sistem yang kokoh dan terkesan tanpa arah yang jelas.

"Masalah ketidakadilan di bidang ekonomi, yaitu pengelolaan sumber daya alam yang semakin dikuasai oleh asing, dan masalah utang negara yang semakin menumpuk sehingga menjadi beban yang sangat berat bagi generasi mendatang," ujar Yayat, dalam keterangannya, Jumat (7/1/2022).

Baca juga: Rizal Ramli Sebut Perubahan Indonesia ke Arah Lebih Baik Bisa Dimulai dari Jabar

Yayat yang juga aktif sebagai pengurus Forum Komunikasi Patriot Peduli Bangsa (FKP2B), wadah bernaungnya sejumlah purnawirawan TNI dan tokoh sipil Bandung ini pun meresahkan kenaikan harga-harga sembako, tarif BBM, harga gas, BPJS, serta perekonomian masyarakat dilapisan bawah yang semakin sulit.

Merespon hal itu, Rizal Ramli memaparkan berbagai solusi untuk menyelesaikannya. Menurutnya, salah satu sebab terjadinya ketidakadilan ekonomi tersebut ialah karena negeri ini sudah banyak melenceng jauh dari konstitusi.

Baca juga: Para Pengusaha Potong Rambut Asli Garut Dorong Ridwan Kamil Maju Pilpres 2024: Biar Lebih Ngabret!

Dalam UUD 1945 yang asli, kata dia,  mengamanatkan seluruh kekayaan alam negeri ini harus dikelola oleh negara, dengan komposisi yang memungkinkan keterlibatan asing hanya sebesar 40 persen, sedangkan negara 60 persen.

“Kita memang harus kembali ke UUD 1945 untuk mengembalikan tambang-tambang milik negara supaya dikuasai dan diatur kembali oleh negara,” ujar Rizal.

Sumber: Tribun Jabar
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved