Perwira Menengah Polri Dipecat Lalu Gugat Kapolri dan Kapolda Metro Jaya di PTUN

Eks perwira menengah Polri, AKBP Benny Alamsyah menggugat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke PTUN Jakarta.

Editor: Mega Nugraha
Kompas.com/Tangguh Sipria Riang
AKBP Benny Alamsyah 

TRIBUNJABAR.ID- Eks perwira menengah Polri, AKBP Benny Alamsyah menggugat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke PTUN Jakarta.

Tidak hanya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Benny Alamsyah juga turut menggugat Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran.

Gugatan ke PTUN itu dilatarbelakangi pemecatan dirinya sebagai anggota Polri. Benny Alamsyah juga sempat menjabat sebagai kapolsek di Jakarta. Gugatan Benny terdaftar dengan nomor 286/G/2021/PTUN.JKT pada Senin (20/12/2021).

Baca juga: Amerika Serikat Disebut Akan Pantau Muktamar NU: AS Selalu Paham Kepada Siapa Menitipkan Pesan

Dalam gugatannya, AKBP Benny Alamsyah meminta agar majelis hakim membatalkan surat Kapolri Nomor : 1029/VII/2021, Tertanggal 28 Juli 2021 Tentang PTDH Penggugat Dari Dinas Polri atas nama Benny Alamsyah.

Lalu meminta Kapolri dan Kapolda Metro Jaya mencabut surat tersebut dan meminta Kapolri menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru tentang pengaktifan kembali atas nama penggugat.

Kapolri dan Kapolda Metro Jaya juga diminta merehabilitasi nama baik dan memulihkan harkat martabat Benny Alamsya sebagai anggota Polri.

Kelima, menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini.

Baca juga: Saat Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran Ingin Belajar dari Satpam soal Pelayanan Warga

Dipecat Karena Kasus Narkoba

Belakangan diketahui, Benny Alamsyah dipecat dari Polri karena terlibat narkoba dengan mengkonsumsi sabu. Dia sudah menjalani proses hukum pelanggaran kode etik.

Saat diwawancara pada 21 November 2019, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menyebut bahwa AKBP Benny Alamsyah dipecat karena narkoba.

"Mekanismenya adalah nanti ditangani pidananya dulu, nanti baru dilakukan (proses hukum) kode etik karena dia anggota Polri," ujar Kombes Yusri Yunus, dikutip dari Kompas.com, Kamis (21/11/2019).

"Kan anggota Polri ini kalau melakukan kesalahan, 2 beban, pertama (diproses) pidana dulu. Kemudian, ada lagi (proses hukum) kode etik atau disiplin," ujarnya mengatakan.

Hasil sidang kode etik menyatakan Benny direkomendasikan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari Polri.

"Jadi Benny rekomendasinya PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat)," ujar Kombes Yusri Yunus.

Baca juga: 7 Kapolda Dimutasi, Ini Daftarnya, Kapolri Ingatkan Anak Buah soal Fenomena No Viral No Justice

Halaman
12
Sumber: Tribun Timur
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved