Breaking News:

Soal Penggarap Ilegal, Lima Perkara Sudah Dilaporkan, Kuasa Hukum MPM Sayangkan Pernyataan LSM

Kuasa hukum PT Maskapai Perkebunan Moellia, Ariano Sitorus mengatakan ada lima perkara yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum terkait permasalaha

TRIBUNJABAR.ID/FERRI AMIRIL MUKMININ
Kantor Maskapai Perkebunan Moellia di Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. 

Laporan wartawan Tribunjabar,id, Ferri Amiril

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR - Kuasa hukum PT Maskapai Perkebunan Moellia (MPM), Ariano Sitorus mengatakan ada lima perkara yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum terkait permasalahan pelanggaran yang dilakukan oknum dan penggarap ilegal.

Ia mengatakan, dari lima perkara tersebut saat ini sudah masuk dalam tahap penyidikkan dan dalam waktu dekat optimistis akan ada eksekusi.

"Berkaca dari hal tersebut, sebagai kuasa hukum mengimbau kepada semua pihak atau penggarap ilegal jangan melakukan tindakan melawan hukum, karena kami di sini siap memproses hukum," ujar Ariano di Cipanas.

Ia juga menyayangkan adanya pernyataan dari sebuah LSM yang menyatakan siap mendampingi masyarakat penggarap di Kampung Pajagan, Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas. Cianjur atas lahan bekas PT MPM seluas 17 hektare.

Menurutnya hal tersebut tak mendasar karena tidak ada namanya lahan bekas PT MPM apalagi lahan bekas garapan PT MPM.

"Sepertinya yang bersangkutan yang kurang memahami hak-hak atas tanah dan hak hukum kepemilikan tanah," kata Ariano.

Baca juga: Fakta Petani Penggarap Lahan Tebu Diserang di Majalengka, Kronologi sampai Kata Bupati

Menurutnya, lahan PT MPM seluas 1.020 hektare sah dan dilindungi undang-undang sebagai hak dalam Sertifikat HGU No. 015-026 yang masih berlaku.

"Jadi lahan tersebut bukan lahan garapan sekarang," kata Ariano.

Ia mengatakan, jika ada penggarap tanpa izin dari PT MPM hal itu adalah penggarap liar.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved