Breaking News:

UMK 2022

UMK 2022 Diputuskan Gubernur Jabar Berdasarkan PP 36, Bupati Purwakarta : Saya Ikut Kecewa

Bupati Purwakarta ikut kecewa karena UMK 2022 diputuskan Gubernur Jabar berdasar PP 36.

Penulis: Irvan Maulana | Editor: taufik ismail
Tribun Jabar/Irvan Maulana
Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika saat diwawancara di kantor Pemkab Purwakarta, Rabu (1/12/2021). 

Laporan Kontributor Tribun Jabar, Irvan Maulana

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika ikut kecewa dengan dikeluarkan SK Gubernur Jawa Barat terkait keputusan UMK 2022.

Pasalnya ia mewakili masyarakat Purwakarta, khusunya para buruh, menginginkan kenaikan upah untuk  meningkatkan daya beli masyarakat.

Anne mengungkap ia pernah dua kali memberikan surat kepada gubernur terkait kenaikan upah buruh.

"Pertama kami kirim surat kenaikan upah itu mengacu kepada nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang jadi pertimbangan, yang kedua saya mengirim rekomendasi sesuai dengan PP 36. Surat pertama yang kami kirim adalah usulan sesuai hasil aspirasi dari teman-teman buruh," ujar Anne ketika diwawancara di kantor Pemkab Purwakarta, Rabu (1/12/2021).

Anne mengatakan surat rekomendasi kenaikan upah yang diusulkannya mengusulkan kenaikan sebesar 6,58 persen dengan berdasarkan perhitungan nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purwakarta.

"Kemarin kami usulkan 6,58 persen itu sudah hasil perhitungan. Tentu saya juga kecewa dengan keputusan Gubernur, seharusnya kan ada solusi untuk mereka (buruh) ini, ya," ujarnya.

Terpisah Presidium Aliansi Buruh Purwakarta (ABP) Wahyu Hidayat mengatakan, keputusan kenaikan upah buruh di Jawa Barat dikeluarkan oleh Gubernur pada Selasa (30/11/2021) malam.

"Keputusan itu dikeluarkan tengah malam, bahkan dengan hasil yang mengecewakan. Apa ini rezim tengah malam," ujar Wahyu melalui sambungan telepon.

Wahyu mengatakan, saat ini pihaknya masih akan mengambil langkah lain untuk upaya kenaikan upah, selain berencana mogok daerah dan nasional, buruh akan melakukan aksi gugatan ke PTUN.

"Saat ini kita cooling down dulu sambil mengevaluasi aksi yang sudah dilakukan, kami menunggu keputusan gubernur lain dan intruksi DPP maupun DPW," ucapnya.

Baca juga: Sumpah Serapah Massa Buruh KBB yang Murka ke Ridwan Kamil: Jangan Harap Jadi Presiden!

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved