Breaking News:

Unjuk Rasa Buruh Masih Akan Digelar di Bandung Hari ini, Minta Ridwan Kamil Tetapkan UMK

Unjukrasa buruh masih akan digelar di Kota Bandung pada Selasa (30/11/2021) setelah kemarin digelar.

Tribun Jabar / Muhammad Nandri Prilatama
Massa buruh merengsek hingga ke pagar Gedung Sate saat unjukrasa penetapan UMK di Gedung Sate, Senin (29/11/201) 

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG- Unjuk rasa buruh masih akan digelar di Kota Bandung pada Selasa (30/11/2021) setelah kemarin digelar.

Kemarin, massa buruh berunjukrasa dari siang hingga malam hari bahkan dengan hujan-hujanan. Massa buruh ini tidak ditemui Gubernur Jabar, Ridwan Kamil.

Ketua SPSI Jabar Roy Jintho, kemarin malam mengatakan bahwa massa buruh kembali akan berunjukrasa pada hari ini dengan jumlah yang lebih banyak dari hari ini.

Terkait tuntutan para buruh mengenai UMK 2022, Roy mengaku pemerintah kabupaten/kota diminta untuk menarik kembali atau memperbaiki rekomendasi UMK yang telah ditandatangani. Hal itu menyusul adanya pidato dari Presiden RI Joko Widodo.

Baca juga: Akibat Pohon Pinus Tumbang di Pamulihan Sumedang, Jalur Bandung-Sumedang Sempat Lumpuh

"Pagi tadi pak Presiden sempat berpidato soal UMK dan tampaknya membuat para gubernur di Indonesia goyah dan dikumpulkan di Bogor. Para bupati/walikota juga diminta untuk merubah rekomendasi UMK sesuai PP 36," katanya di lokasi, Senin (29/11/2021).

Roy juga menegaskan massa buruh yang hari ini berunjuk rasa sebagian ada yang pulang ke wilayahnya masing-masing, dan ada pula massa buruh yang menginap di kantor SPSI Jabar.

"Besok ada dari Karawang dan Purwakarta yang lebih banyak dengan kemungkinan memakai motor ke Gedung Sate. Dari Bandung Raya juga kami minta kalau bisa long march, sebab besok akan hadir pimpinam buruh nasional," ujarnya.

Massa buruh yang berunjuk rasa di Gedung Sate pada Senin (29/11/2021) ingin sekali bisa bertemu dengan Ridwan Kamil. Namun, ternyata Ridwan Kamil tak berani untuk menemui mereka.

"Soal UMK ini katanya jika pemerintah tak merevisi rekomendasi akan dinon aktifkan selama tiga bulan. Intinya, kami berpatokan pada UMK sesuai rekomendasi bupati/walikota yang terakhir. Kalau tak sampai ikuti rekomendasi pasti akan bergejolak terus sampai nanti berlaku pada 1 Januari 2022. Sebab, pasti massa buruh enggak puas," ucapnya.

Sejauh ini, kata Roy, ada sekitar 16-18 wilayah di Jawa Barat yang rekomendasi UMK di atas PP 36 alias di angka 3 sampai 18 persen.

"Yang 3 persen itu Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang. Dan sisanya bervariasi ada 4, 5, 7, dan 8 persen. Paling tinggi itu Majalengka (18 persen)," katanya. (*)

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved