Bupati Majalengka Pertanyakan ASN Terima Bansos, Sekda: Jangan Cairkan Kalau Telanjur Dapat Bansos

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON, MAJALENGKA - Puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka diketahui masuk sebagai calon penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Mereka diketahui berasal dari berbagai dinas di Majalengka.

Bupati Majalengka, Karna Sobahi mengatakan, pihaknya akan segera mengklarifikasi terkait adanya puluhan ASN yang masuk sebagai penerima Bansos.

Menurutnya, ASN tidak layak masuk sebagai penerima Bansos itu.

"Ada 78 orang ya. Nanti akan kami tindaklanjuti, klarifikasi ceritanya gimana. Kami kan taunya udah ada ASN terima bansos, baik dari Disdik, dari Dinas Kesehatan juga ada, banyak itu. Nanti akan sampaikan ke Mensos, kayak apa tindaklanjutnya. Masa iya harus terima Bansos kan. Banyak orang yang masih butuh kok," ujar Karna, Selasa (30/11/2021).

Sementara, Sekretaris Daerah Majalengka, Eman Suherman mengatakan, masuknya puluhan ASN sebagai penerima Bansos itu pemicunya bisa beragam.

Kesalahan pada NIK, jelas dia, bisa jadi salah satu pemicu kasus itu.

"Pemicunya bisa beberapa hal. Termasuk ada juga (dari program) Sapa Warga kan. Mereka bisa langsung entry," ucap Eman.

Mengenai hal itu, Sekda menyampaikan, kepada ASN yang namanya masuk sebagai penerima Bansos, untuk segera menghentikan.

Ketika sudah telanjur ditransfer, Eman meminta agar tidak dicairkan.

"Itu hanya Rp 200 ribu per bulan untuk program BPNT. Tidak ada kewajiban mengembalikan, hanya mengundurkan diri dari penerima. Kalau ada yang sudah kadong (telanjur) ditransfer, mohon tidak dicairkan," jelas dia.

Terkait asal Dinas para ASN yang masuk sebagai penerima Bansos, Sekda menjelaskan beragam.

Namun, dia memastikan ASN yang masuk sebagai penerima Bansos itu bukan dari kalangan yang memiliki posisi strategis di pemerintahan.

"Nggak, nggak ada dari posisi strategis. Kalau asal dinasnya, beragam," katanya. (*)