Ahok Ungkap Oknum Direksi BUMN Punya Niat Jahat Dilindungi Oknum BPK

TRIBUNJABAR.ID- Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ungkap banyaknya direksi BUMN punya niat jahat memimpin perusahaannya dan dilindungi oknum BPK.

Niat jahat sejumlah direksi BUMN itu seringkali merugikan perusahaan plat merah. Ahok mengatakan itu di kanal Youtubenya, Panggil Aku BTP yang diunggah pada 19 November 2021.

Ia menjelaskan, dia kerap menemukan niat jahat direksi BUMN itu dengan mencuri kontrak-kontrak kerja perusahaan BUMN.

"Kadang-kadang mohon maaf saja, banyak oknum direksi BUMN yang seolah-olah takut padahal dia maling. Memang ada mens rea (niat jahat), tiba-tiba dia jadi komut (komisaris utama) di swasta, mungkin kontraknya curi di BUMN yang rugi BUMN, termasuk di Pertamina tuh. Itu saya marah, sedang saya koreksi," kata Ahok.

Baca juga: Setelah Nasi Goreng di Kasus Subang, Mimin Istri Muda Yosef dan Tiga Orang Ini Dipanggil Polisi

Menurut dia, banyak kontrak-kontrak BUMN yang diambil pihak lain oleh oknum direksi BUMN. Namun, mereka terlindungi.

"Tapi mungkin terlindungi sama oknum BPK sehingga tidak ada kerugian, atau dikatakan salah bayar atau kelebihan bayar. Tapi kalau saya (BPK), pasti anda diproses," kata Ahok.

Ahok sempat menjabat Bupati Belitung kemudian Wagub DKI Jakarta serta Gubernur DKI Jakarta. Dia berpengalaman bertemu dengan oknum BPK.

"Saya sudah kenyang dengan oknum BPK. Termasuk adik saya bupati sudah ngalamin," katanya.

Baca juga: Danu Disebut Bawa Nasi Goreng ke TKP Kasus Subang, Kuasa Hukum Singgung Soal Penetapan Tersangka

Menurut dia, sebagai perusahaan BUMN yang berorientasi bisnis, maka jika hendak membuat keputusan bisnis, cara yang dilakukan salah satunya melibatkan konsultan, investment bank atau best practice.

"Tapi saya bisa lihat mens rea anda ketika anda mengatur oknum konsultan membenarkan untuk akuisisi. Itu bisa ketahuan kok," ujar dia.

Misalnya, dari sekian banyak konsultan, tidak jarang sebuah perusahaan BUMN selalu menggunakan satu konsultan yang sama. Termasuk juga soal pelibatan Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) dalam apraisal harga tanah.

Baca juga: Ingin Objek Wisata Tetap Buka Saat Nataru, Hengky Kurniawan Akan Kirim Surat ke Kemenparekraf

"Misalnya kita enggak mau pakai konsultan ini, maunya ini. Atau KJPP apraisal tanah selalu dia spesialis BUMN yang mahal-mahal. Tiap beli tanah pasti mahal, curiga," katanya.

Pewawancara sempat menanyakan soal perlukah aturan detail yang bisa mencegah perbuatan itu. Ahok tidak mau ribet, lebih baik memecat oknum direksi BUMN.

"Balik lagi ke orangnya, kalau ada oknum BPK, pecat aja direksiya, sudah jelas niatnya enggak benar kok," katanya.

Artikel Ini Telah Tayang di Kompas TV dengan Judul Ahok: Banyak Oknum Direksi BUMN Seolah-Olah Takut, Padahal Juga Maling