Breaking News:

ASN di Bandung Barat Dilarang Cuti dan Mudik Saat Nataru, namun Tak Ada Sanksi Tegas Bagi Pelanggar

Pemda KBB melarang ASN untuk mengambil cuti dan bepergian ke luar daerah selama Nataru

Ilustrasi PNS 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat (Pemda KBB) melarang aparatur sipil negara (ASN) untuk mengambil cuti dan bepergian ke luar daerah atau mudik selama Natal dan Tahun Baru (Nataru) sejak 24 Desember 2021 hingga 4 Januari 2022 mendatang.

Pasalnya, aturan tersebut sudah tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 26/2021, sehingga semua ASN di Lingkungan Pemkab Bandung Barat wajib mematuhi aturan tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) KBB, Asep Sodikin mengatakan, aturan mengambil cuti dan bepergian ke luar daerah itu sudah jelas untuk mengurangi pergerakan masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru 2022 mendatang.

Baca juga: Ribuan ASN hingga Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Masuk Daftar Penerima Bansos

"Itu dalam konteks mencegah dan mengurangi pergerakan. Kalau itu aturan seperti dilarang mudik dan cuti sudah jelas aturannya," ujarnya di Padalarang, Minggu (28/11/2021).

Kendati demikian, pihaknya tidak akan memberikan sanksi tegas bagi ASN yang melanggar aturan tersebut, sehingga pihaknya hanya meminta semua ASN untuk disiplin dan mematuhi aturan yang berlaku.

"Disiplin lah, paling untuk sanksinya (bagi yang melanggar) hanya teguran lisan, gak akan sampai dipecat karena sanksi pemecatan ada kriterianya," kata Asep.

Meski begitu, pihaknya akan tetap melakukan pengawasan bagi semua ASN supaya mereka tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Sehingga, jika ada ASN yang kedapatan melanggar, pihaknya akan langsung memberikan teguran lisan.

"Untuk pengawasan kan ada absen, jadi tetaplah (bisa diawasi)," ucapnya.

Baca juga: ASN Pemkab Kuningan Mendadak Jadi Model Konten Video Tiktok, Sekda Jelaskan Maksudnya Begini

Ia mengatakan atutan seperti itu sangat penting diterapkan sebagai langkah antisipasi agar kasus Covid-19 di Bandung Barat yang saat ini sudah menurun, tidak kembali meningkat setelah Natal dan Tahun Baru.

"Sekarang sudah relatif landai, jadi ini untuk mencegah timbulnya gelombang ketiga. Makanya PPKM Level 3 juga kembali diterapkan oleh pemerintah pusat," ujar Asep.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved