Soal Resuffle, Dua Pengamat Politik Sebut Moeldoko Banyak Merugikan Presiden Jokowi

TRIBUNJABAR.ID- Dua pengamat politik menilai Presiden Jokowi untuk turut mengevaluasi Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden (KSP).

Kedua pengamat itu, Firman Manan dari Unpad dan Ubedilah Badrun dari UNJ, sepakat Moeldoko lebih banyak merugikan daripada menguntungkan presiden Jokowi.

Pernyataan kedua pengamat itu muncul di tengah menghangatnya isu reshuffle kabinet seiring pergantian Panglima TNI.

Moeldoko dinilai terlalu sering melakukan blunder bagi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf di tengah upaya menyiapkan warisan (legacy) kepemimpinan menjelang pergantian tahun 2024.

Pengamat politik dari Unpad, Firman Manan, menyebut keputusan Mahkamah Agung (MA) untuk menolak permohonan judicial review terhadap AD ART Partai Demokrat, merupakan blunder Moeldoko yang kesekian kalinya.

Baca juga: Moeldoko Dicecar 20 Pertanyaan oleh Bareskrim Polri, Kasus Lawan Dua Peneliti ICW

Menurutnya, penolakan MA tersebut merupakan tamparan tersendiri bagi Moeldoko dan pemerintahan Presiden Jokowi.

"Konstruksinya saja sudah tidak lazim. KSP Moeldoko memotori gugatan terhadap Menkumham yang nota bene adalah sesama anggota kabinet. Objek gugatannya juga problematik. Tidak terbayang kekacauan hukum yang terjadi jika AD/ART organisasi boleh digugat sembarang orang. Andai dikabulkan, ini tentu mengancam kebebasan berserikat yang dijamin konstitusi," kata Firman ketika dikonfirmasi, Selasa (16/11/2021).

"Di tengah menumpuknya kasus-kasus peradilan yang belum selesai dan rasa keadilan masyarakat yang terluka, permohonan judicial review atas AD/ART Partai Demokrat ini sesungguhnya pemborosan sumber daya hukum," katanya.

"Moeldoko kena prank tiga kali. Sebelumnya oleh Darmizal dan Jhony Allen Marbun, sekarang oleh Yusril (Ihza Mahendra). Moeldoko makin kelihatan tidak kompeten sebagai Kepala Staf Presiden," ujar Firman Manan.

Pengamat politik dari UNJ, Ubedilah Badrun, juga senada.

Baca juga: Moeldoko Pertimbangkan Ambil Langkah Hukum soal Laporan ICW: Itu Tuduhan Ngawur dan Menyesatkan

"Gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama," kata Ubedilah Badrun menyitir pepatah.

"Presiden biasanya ingin dikenang baik setelah menjabat. Di tengah terus menurunnya citra Jokowi, sayangnya langkah-langkah yang diambil KSP Moeldoko lebih banyak merugikan ketimbang menguntungkan Presiden Jokowi dalam menyiapkan legacy pemerintahannya," ujarnya.

Bukan hanya dalam kasus Demokrat, ucapnya, Moeldoko melakukan manuver yang merugikan reputasi pemerintah.

Analis sosiologi-politik itu sepakat dengan sejumlah politisi dan pengamat yang menyarankan agar Presiden Jokowi me-reshuffle Moeldoko jika tidak ingin citranya makin memburuk.

"Saya banyak tidak setuju dengan sejumlah kebijakan Jokowi, tapi saya tahu ia pasti ingin meninggalkan legacy yang baik sebagai Presiden dengan caranya sendiri. Dalam konteks ini, manuver-manuver Moeldoko, saya cermati, lebih menjadi beban (liabilities) ketimbang aset bagi Jokowi dan pemerintahannya," kata Ubedilah Badrun.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Di Tengah Isu Reshuffle Kabinet, Pengamat Soroti Posisi Moeldoko