Ridwan Kamil Luncurkan Tujuh Aplikasi Baru SMART Birokrasi, dari E-Pensiun Sampai E-Cuti

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meluncurkan tujuh aplikasi guna meningkatkan performa birokrasi Pemda Provinsi Jawa Barat.

Tujuh aplikasi itu yakni e-Kartu, e-Pensiun, e-Pangkat, e-Mutasi, e-KGB, e-Fungsional, e-Cuti.

Ketujuh aplikasi baru itu melengkapi 26 aplikasi digital lain yang menunjang kerja aparatur sipil negara (ASN).

Kini Pemda Provinsi Jabar memiliki 33 aplikasi dengan lebih dari 1.000 fitur yang masuk dalam ekosistem Jabar SMART Birokrasi yang merupakan sistem informasi manajemen ASN terintegrasi dengan birokrasi berbasis digital. 

"Jadi hari ini ada tujuh aplikasi layanan kepegawaian melengkapi 26 yang sudah duluan. Ini menandakan satu tantangan satu aplikasi. Ini komitmen kita menjadikan ASN Jabar juara yang terwujud oleh sebuah revolusi digital," ujar Ridwan Kamil saat peluncuran di Jabar Command Center Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (15/11/2021).

Gubernur menyebut secara umum rangking e-government Indonesia saat ini masih belum maksimal walaupun sudah melompat ke rangking 88 dunia. Sementara di tingkat ASEAN ada di rangking enam.

"Karena kewenangan kita di provinsi minimal kita harus jadi yang terbaik se-Indonesia," ujarnya.

Terbukti 26 aplikasi lama telah mengantarkan Jabar sebagai pemerintah daerah terbaik dalam anugerah meritokrasi oleh Kemenpan RB. Bahkan sejumlah aplikasi Jabar sudah dijadikan percontohan pemerintah pusat dan daerah.

"Kuncinya adalah mau beradaptasi, ASN yang malas, diam di zona nyaman dan tidak mau belajar akan ketinggalan," kata Kang Emil.

Menurutnya, perubahan reformasi birokrasi ada di delapan area, salah satunya organisasi di mana tantangannya adalah seiring aturan baru nomenklatur dan sistemnya harus menyesuaikan.

Ridwan Kamil mengingatkan ASN harus punya semangat manajemen perubahan yang tidak boleh kalah dari swasta khususnya dalam hal teknologi informasi.

"Kita juga harus ikut mereka jangan punya persepsi seolah-olah kita satu langkah di belakang yang terjadi di dunia swasta," ujarnya.

Area perubahan lain perundang-undangan yang menyesuaikan dengan perkembangan, sumber daya manusia, akuntabilitas kerja, penguatan pengawasan, tata laksana, serta komunikasi dan pelayanan publik.

"Itulah kenapa kita melakukan cetak biru Jabar Digital Province," sebut Emil.